Jumat, 07 Oktober 2011

PROSES PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT SERTA PENGARUH YANG DITIMBULAKANNYA DI BERBAGAI DAERAH

A. Daerah Persebaran Agama Kristen di Indonesia
 Masuknya agama Kristen Katholik ke Indonesia seiring dengan masuknya bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia.
o Tokoh-tokoh yang menyebarkannya antara lain : Odorico de Pordonane (1321), Jaoao de Marignolli (1347), Fransiskus Xaverius (Spanyol, 1546)
o Tahun 1923 didirikan keuskupan yang meliputi wilayah Riau di Pulau Bangka dan Belitung dan di Padang, tahun 1927 didirikan di Palembang, 1937 di Makasar, 1938 di Pontianak
o Tahun 1896, Pastur Van Lith tiba di Semarang bersama Petrus Hovenaars S.J. yang bertujuan menambah tenaga misionaris di Jawa Tengah yang hanya beberapa orang saja.
 Penyebaran agama Kristen di Indonesia umumnya dilakukan oleh kelompok penyebar agama (zending) asal Belanda, seperti NZG (Nederlandsch Zendelings Genootchap). Namun di beberapa daerah di Indonesia, seperti Sumatra Utara, penyebaran Agama Kristen Protestan lebih dahulu dilakukan oleh kelompok penyebaran agama dari Amerika dan Jerman.
o Tokohnya antara lain : dari Amerika tahun 1824, Burton dan Ward (Sumatera Utara), Munson dan Lyman (Sibolga), dari Belanda tahun 1853 : Van der Tuuk (Batak), G. Van Asselt (Tapanuli Selatan)
o Tahun 1861, Kristen masuk Nias, tahun 1915 jumlah penganutnya sudah 20.000 orang.
o Tahun 1926, terdapat 40.000 umat Kristen di Sulawesi.
 Daerah-daerah persebaran agama Kristen dan Katholik pada masa kolonial meliputi : Maluku, Flores, Sumba, Timor, Kepulauan Kei, Sumatra Utara, Pulau Jawa (Jepara, Pati, Muntilan, Malang, Jakarta), daerah pedalaman di Kalimantan, sebagian Sulawesi dan Papua.

B. Kebijakan-Kebijaka Pemerintah Kolonial di Indonesia
1. Kebijakan Bidang Ekonomi
a. Masa Herman Williem Daendles
Menjual tanah-tanah milik Gubernemen kepada pihak Partikelir karena kesulitan keungan akibat peperangan melawan koalisi pimpinan Inggris
b. Masa Thomas Stamford Raffles
Kebijakan ekonomi liberal berdasarkan asas liberal yang disebut Landrent System (Sistem sewa tanah), ia berpendirian bahwa semua tanah adalah milik raja yang berdaulat (Inggris saat itu)
Karena adanya kesulitan keungan, Raffles bertindak sperti Daendels yaitu menerapkan wajib kerja dan mewajibkan peungutan yang pernah dihapus
c. Masa Pemerintahan Hindia Belanda
Van Den Bosh mengusulkan kebijakan Culturstelsel (Sistem Tanam Paksa) tahun 1830, kebijakan ini menadai kembalinya sistem paksaan dan monopoli yang dijalankan pada masa VOC (Verplichte Laverantien).
Diberlakukannya politik pintu terbuka, yaitu pemerintah Belanda membuka kesempatan kepada pihak swasta utnuk menanamkan modalnya di Indonesia.
2. Kebijakan di Bidang Politik
a. Masa Herman Williem Daendles, untuk mengimbangi besarnya ancaman Inggris di Pulau Jawa meka diterapkan kebijakan :
Merekrut banyak orang Indonesia untuk dijadikan tentara
Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya
Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan dengan kerja rodi.
b. Masa Thomas Stamford Raffles
Membagi pulau Jawa menjadi 16 Karesidenan dan tiap-tiap Karesidenan dibentuk badan pengadilan (Landrate)

c. Masa Pemerintahan Hindia Belanda
Memperluas pengaruh dan kekuasaannya ke seluruh wilayah Indonesia, antara lain : Lampung, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara
3. Kebijakan di Bidang Sosial Budaya
a. Masa Herman Williem Daendles
-
b. Masa Thomas Stamford Raffles
Memberikan bantuan kepada para ahli pengetahuan seperti Horsfield, Craworfd dan Mackensie untuk menyelidiki peninggalan sejarah kuno di Indonesia
Membantu lembaga-lembaga kebudayaan, seperti Lembaga Betawi, untuk memajukan kebudayaannya
Menerbitkan buku History of Java tahun 1817
c. Masa Pemerintahan Hindia Belanda
-

C. Kebijakan-Kebijaka Pemerintah Kolonial di Indonesia
1. Pengaruh terhadap Kehidupan Ekonomi
Kemiskinan dan kemelaratan timbul dimana-mana karena rakyat tidak memiliki kesempatan untuk mengerjakan sawah, ladang dan peternakan mereka sendiri
Terjadinya penyimpangan kebijakan tanam paksa, diberbagai daerah seperti Demak, Purwodadi dan Cirebon banyak terjadi kelaparan.
2. Pengaruh terhadap Kehidupan Politik
Pemerintah lokal tidak lagi memiliki kekuasaan yang besar karena sering dicampuri pemerintah kolonial
Penguasa lokal tidak jarang kehilangan sebagian atau seluruh haknya atas suatu daerah
3. Pengaruh terhadap Kehidupan Sosial
Pejabat lokal yang dulu sangat berkuasa hanya menjadi pengawai pemerintah kolonial, sehingga derajat mereka seakan-akan turun di mata rakyat.
Muncul suatu kelompok masyarakat berdasarkan golongan yaitu kelompok masyarakat Eropa (Kolonial), kelompok masyarakat bangsawan dan kelompok masyarakat jelata.
4. Pengaruh terhadap Kehidupan Budaya
Tradisi barat berkembang dalam masyarakat pribumi, seperti dansa di kalangan bangsawan
Banyak tradisi kerajaan lokal yang luntur setelah campur tangan Belanda
Adanya tradisi lokal yang berakulturasi dengan budaya barat (Belanda), yang membentuk kebudayaan baru yang disebut kebudaay Indis.
D. Pemerintahan kolonial di Indonesia
1. Masa pemerintahan Daendels
Herman Williem Daendles (1762 – 1818)
Ditunjuk oleh : Raja Louis Napoleon
Menjadi : Gubernur Jenderal di Indonesia
Mendapat Julukan : Marsekal Besi
Jenderal Guntur
Mas Kalak
Tugas Pokok Daendles : Mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh
ke tangan Inggris
Sebab dicopot dari jabatan : Tidak mengindahkan tata sopan santun (1911)
Pengganti : Jan Williem Jansen
2. Masa Pemerintahan Raffles
Dalam menjalankan kebijakannya, Raffles berpatokan pada 3 hal, yaitu:
a. Segala bentuk dan penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi dihapuskan
b. Sewa tanah sedapat mungkin dibayar dengan uang, kalau tidak memungkinkan baru dibayar dengan uang (innatura)
c. Memberlakukan kebijakan ekonomi yaitu sistem pajak tanah (Landrent System)

3. Masa Pemerintahan Hindia – Belanda
Pada tahun 1830 kebijakan politik liberal berubah ke arah Koservatis. Alasan ditinggalkannya kebijakan liberal :
a. Tidak sesuai dengan sistem feodal
b. Hasil perdagangan ekspor masoh kalah bersaing dengan Inggris
c. Pemerintah mengalami defisit keuangan akibat perang Jawa (perang Diponegoro)
d. Kemerdekaan Belgia dari Belanda tahun 1830 semakin mempersulit perekonomian bangsa tersebut

Pencetus tanam paksa (Culture Stelsel) yaitu Gubernur Jendral Van Den Bosch.
Pokok-pokok kebijakan tanam paksa :
• Rakyat diwajibkan menyerahkan seperlima dari lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib, yaitu tanaman yang berkualitas Ekspor
• Lahan untuk tanaman wajib dibebaskan dari pajak Tanah
• Hasil Panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial
• Rakyat yang tidak memiliki tanah wajib, harus bekerja selama 66 hari dalam 1 tahun
• Kegagalan panen akan ditanggung pemerintah
• Penggarapan diawasi langsung oleh penguasa Pribumi
Namun dalam kebijakan itu terdapat penyimpangan antara lain :
• Tanah yang diserahkan untuk ditanami tanaman ekspor lebih dari seperlimanya bahkan kadang-kadang setengahnya
• Tanah yang dipilih untuk tanaman ekspor adalah tanah yang subur
• Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi waktu yang ditentukan (lebih dari 66 hari) tidak digaji dan harus membawa bekal sendiri
• Lahan untuk tanaman ekspor tetap dikenakan pajak
• Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayar tidak dibayarkan kembali kepada rakyat.
• Kegagalan panen menjadi tanggungan rakyat
Selain itu peraturan Cultur Procetan mengundang praktek penyelewenangan sehingga mengundang protes. Salah satunya adalah Douwes Dekker lewat bukunya Max Havelaar.
Pada tahun 1870 sistem tanam paksa dihapuskan dan diterapkan politik pintu terbuka. Berkenaan dengan itu, Belanda oleh STATEN GENERAL (Parlemen Belanda) mengeluarkan UU Agraria (tahun 1870). Wilayah yang menjadi kawasan pemberlakuan UU Agraria :
1. Sumatra Timur
Keterlibatan Belanda dalam bidang ekonomi diawali oleh Jacobus Nienuys, Deli, Serdang, Kangkat menjadi perkebunan yang membujur menyusuri pantai Sumatra Timur sepanjang 200 km dalam 25 tahun. Keadaan tidak berubah sejak akhir tahun 1880.
2. Jawa Timur dan Jawa Tengah
Perkebunan gula, teh, tembakau tahun 1870 dan 1885


E. Perlawanan terhadap Kolonialisme Pemerintah Belanda
1. Perlawanan Rakyat Maluku
 VOC menguasai maluku sejak abad ke 17 VOC mengembangkan suatu sistem pemerintahan desa dan pendidikan desa yang menjadi pengikat kehidupan penduduk Ambon dengan serasi. Tapi sistem itu memunculkan tindak korupsi. Maka VOC memberlakukan LEVERONTIE, yaitu kewajiban menyediakan bahan bangunan dan bahan-bahan perbaikan kapalnya
 Perlawanan ini berkobar di pulau Saparua dipimpin Thomas Mattulessia (Patimura) pada tahun 1817. Saat itu benteng Duurstede berhasil dihancurkan pasukan Maluku dan residen Belanda Van den Berg terbunuh. Saat Pattimura terpaksa menyerahkan diri dan dihukum mati, pemimpin perlawanan digantikan oleh Kristina Tiahahu, yang akhirnya ditangkap dan diasingkan di pulau Jawa.


2. Perlawanan rakyat Rakyat Sumatera Barat/Minangkabau (Perang Padri)
 Perlawanan ini mula-mula berkobar di Minangkabau, yang dimulai dari dengan perang saudara antara kaum adat dengan kaun Paderi, tahun 1821 Belanda masuk dalam perselisihan tersebut dan memihak kepada kaum adat, sehingga berkobarlah perlawanan kaum Paderi melawan Belanda. Pimpinan Paderi mula-mula dipegang oleh Tuanku nan Renceh, kemudian oleh Datok Bendaharo, Tuanku Pasaman dan Malin Basa yang kemudian dikenal dengan Tuanku Imam Bonjol.
 Kaum Padri bertekad memurnikan agama Islam di Minangkabau. Kaum Padri dipimpin Tuanku Nan Renceh. Pada tanggal 28 Oktober 1827 Tuanku Imam Bonjol diundang Residen Francis untuk berunding di Papuluh. Tapi ia ditangkap dan dibuang ke Cianjur dan wafat pada 6 Noivember 1862 dimakamkan di desa Pinelang
3. Perang Diponegoro
 Pada tahun 1825 Belanda membuka jalan baru dari Yogyakarta ke Magelang. Jalan itu dibatasi dengan pathok tanah dan melewati makam Pangeran Diponegoro yang menjadikannya marah
 Dalam perlawanannya Pangeran Diponegoro dibantu oleh Pangeran Mangkubuwmi, Joyo Kusumo, Kyai Mojo, H. Mustopo dan Sentos Alibasya Prawirodirjo.
 Untuk mempersempit ruang gerak Diponegoro, Jenderal de Kock menciptakan benteng Stelsel
 Pertempuran meluas ke Pekalongan, Semarang, Madiun, Banyumas dan Kertosono. Pada tahun 1830 Pangeran Diponegoro diajak berunding di Magelang, de Kock berjanji jika perundingan gagal, pangeran Diponegoro bebas kembali ke markasnya. Tetapi de Kock berkhianant akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap pada tanggal 28 Maret 1830 dan diasingkan ke Menado kemudian dipindahkan ke Makasar dan meninggal disana tanggal 8 Januari 1855.
4. Perlawanan Rakyat Aceh (1873 – 1904)
• Inggris dan Belanda menandatangani Traktat London pada 17 Maret 1824 II yang mewajibkan Belanda menghormati kedaulatan Aceh.
• Tanggal 2 November 1871 Inggris dan Belanda bersepakat menandatangani Traktat Sumatra, yang berisi pengakuan bagi Kebebasan (termasuk Aceh) dan Inggris di Semenanjung Malaya
• Terjadinya perang Aceh disebabkan nafsu Belanda ingin menguasai daerah tersebut, kemudian menyerang Aceh pada tanggal 5 April 1873 dengan kekuatan 3.000 tentara dipimpin Mayor Jenderal J.H.R. Kohler yang akhirnya tewas di pekarangan masjid Besar, akhirnya gagal. Pada bulan Nopember kembali menyerang dengan kekuatan 13.000 tentara dipimpin Letnan Jenderal Swieten dan berhasil merebut ibu kota yang disebut Kotapraja.
• Perlawanan laskar Aceh dipimpin oleh Panglima Polim, Tuanku Cik Di Tiro, Teuku Ibrahim, kemudian muncul Teuku Umar yang didampingi isterinya Cut Nyak Dien.
• Dr. Snouck Hurgronje dalam bukunya De Atjehers mengusulkan mengusulkan bahwa rakyat Aceh harus diadu domba dan diserang habis-habisan, akhirnya Teuku Umar gugur, Panglima Polim dan Mohammad Dawod Syah menyerah, kemudian diadakan perjanjian yang disebut Pelakat Pendek yang isinya Aceh mengakui kekuasaan Belanda dan patuh pada perintha-perintahnya dan Aceh harus bersedia tidak berhubungan dengan negara lain.
5. Perlawanan Rakyat Sumatera Utara (Tapanuli)
 Perlawanan rakyat Tapanuli berlangsung selama kurang lebih 29 tahun dimulai tahun 1878 dan berakhir tahun 1907
 Pada tanggal 17 Juni 1907, Si Singamangaraja XII yang memusatkan pertahanan terakhir di Dairi, gugur karena ditembak oleh belanda yang membuat perang Tapanuli berakhir.
6. Perlawanan Rakyat Bali
Berawal dari persengketaan antara Kerajaan Buleleng dan Belanda mengenai Hak Tawan Karang. Hak Tawan Karang adalah hak para raja Bali (Buleleng, Karangasem, Klungkung, Gianyar, Jembrana, Tabanan dan Bali), untuk merampas kapal yang terdampar di wilayah tersebut. Ternyata kapal Belanda terdampar di pantai Purancak dan Sangsit di wilayah Buleleng
• Tuntutan Pemerintah Belanda
Agar semua awak kapal serta barang barangnya dikembalikan kepada Belanda dan menuntut agar kerajaan kerajaan Bali tunduk pada Belanda
Tuntutan tersebut disampaikan kepada I Gusti Ngurah Made, raja Buleleng dengan patihnya Ketut Jelantik
Perjanjian yang ditandatangani raja Buleleng kepada Belanda
• Raja Buleleng harus menanggung semua biaya kerugian perang yang dikeluarkan Belanda
• Pasukan Belanda diizinkan menempati Buleleng
• RajaBuleleng harus membongkar semua benteng pertahanan yang terdapat di Buleleng. Berawal dari persengketaan antara Kerajaan Buleleng dan Belanda mengenai Hak Tawan
7. Perlawanan Rakyat Sulawesi Selatan
 Kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan telah melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Belanda antara lain kerjaan Soppeng, kerajaan Ternate yang dipimpin oleh Raja La Patau dan kerajaan Bone
 Tahun 1825 kerajaan Bone berhasil ditaklukkan, sehingga mempermudah usaha Belanda menguasai kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi
8. Perlawanan Rakyat Kalimantan Selatan (Banjar)
 Perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda berlangsung hampir setengah abad. Perlawanan rakyat Banjar dapat dibagi menjadi 2 jenis jika dilihat berdasarkan corak perlawanan yaitu : Perlawanan Ofensif (mengadakan serangan) yang berlangsung tahun 1859-1863 dan Perlawanan defensif (mengadakan pertahanan) yang berlangsung tahun 1863-1905
 Perlawanan dipimpin Pangeran Antasari dan akhirnya meninggal dunia tahun 1862 dan dilanjutkan oleh Gusti Matsaid, Pangeran Mas Natawijaya, Tumenggung Surapati, Tumenggung Naro, Penghulu Rasyid, Gusti Matseman dan Pangeran Perbatasari dengan siasat perang gerilya dan menyebar di berbagai wilayah sehingga Belanda mengalami kesulitan mengahadapi perlawanan ini.

F. Gerakan Perlawanan Sosial
Gerakan-gerakan para petani digolongkan menjadi 3 yaitu :

1. Gerakan para Petani (Gerakan melawan ketidakadilan)
 Gerakan-gerakan para petani menunjukkan bahwa masyarakat menghendaki perbaikan kehidupan. Gerakan protes ini umumnya baru berakhir setelah para pemimpinnya ditangkap atau dibujuk oleh Pemerintah Belanda.
 Ideologi pokok yang mendorong gerakan ini adalah adanya rasa dendam terhadap keadaan sosial ekonomi bagi pendukungnya
Contoh dari kasus ini adalah :
a. Kerusuhan Ciomas
Terjadi 19 Mei 1886 dipimpin Muhammad Idris di Lereng Gunung Salak (Kjawa Barat) disebabkan beban pembayaran pajak yang berat, kerja paksa, dan berbagai tindakan pemerasan lain
b. Kerusuhan di Campea Purwakarta
Terjadi Mei 1913 saat para petani mendatangi rumah Bupati dan pejabat Kontrolir untuk menuntut penurunan pajak dan tindakan, kekeliruan dalam pengukuran tanah
c. Kerusuhan di Condet Batavia
Terjadi pada 1916 di Partikelir Tanjung Oost (Condet, Jakarta Timur sekarang) dipimpin oleh Entong Gendut.
Sasarannya ialah tuan tanah yang sering melakukan pemerasan
Perusuh sempat menangkat Meester Cornelis (sekarang Jati Negara)
d. Kerusuhan di Tangerang
Terjadi 1924 dipimpin oleh Kaiin ditujukan terhadap tuan tanah atau pejabat pemerintahan di Tanah Pangkalan, Distrik Kebayoran


2. Gerakan Ratu Adil
• Dalam gerakan ini dipercaya akan muncul seorang penyelamat yang disebut Ratu Adil atau Imam Mahdi
• Terjadi di desa Sidoharjo, 27 Mei 1903, Pemimpinnya Kasan Mukmin, yang akhirnya terbunuh dalam suatu serangan yang dilakukan Belanda.
• Terjadi di Kediri dipimpin oleh Dermojoyo yang akhirnya mengalami nasib sama dengan Kyai Kasan Mukmin.

3. Gerakan Keagamaan
 Salah satu gerakan keagamaan ini adalah gerakan yang dilakukan oleh kelompok Budiah pada pertengahan abad ke-19, dipimpin oleh Haji Muhammad Rifangi dari Cisalak Pekalongan
 Tujuan gerakan ini adalah melawan kebobrokan yang telah merasuki kehidupan rakyat Islam di Jawa dan mengembalikan praktek-praktek keagamaan sesuai ajaran Allah SWT dan Sunnah Rasul.

PERKEMBANGAN MASYARAKAT KEBUDAYAAN, DAN PEMARINTAHAAN PADA MASA KOLONIAL EROPA.

PENGERTIAN
Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budayamasyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa.
Antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, tunggal dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal daerah yang sama, antropologi mirip seperti sosiologi tetapi pada sosiologi lebih menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya.
Antropologi memiliki dua sisi holistik dimana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiannya. Arus utama inilah yang secara tradisional memisahkan antropologi dari disiplin ilmu kemanusiaan lainnya yang menekankan pada perbandingan/ perbedaan budaya antar manusia. Walaupun begitu sisi ini banyak diperdebatkan dan menjadi kontroversi sehingga metode antropologi sekarang seringkali dilakukan pada pemusatan penelitan pada pendudukyang merupakan masyarakat tunggal.
Para ahli mendefinisikan antropologi sebagai berikut:William A. Haviland
Antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia.
David Hunter
Antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia.
Koentjaraningrat
Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan.
Dari definisi tersebut, dapat disusun pengertian sederhana antropologi, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan(cara-cara berprilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai) yang dihasilkan sehingga setiap manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda.
Sejarah
Seperti halnya Sosiologi, Antropologi sebagai sebuah ilmu juga mengalami tahapan-tahapan dalam perkembangannya.
Koentjaraninggrat menyusun perkembangan ilmu Antropologi menjadi empat fase sebagai berikut:
Fase Pertama (Sebelum tahun 1800-an)


Manusia dan kebudayaannya, sebagai bahan kajian Antropologi.
Sekitar abad ke-15-16, bangsa-bangsa di Eropa mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia. Mulai dari AfrikaAmerikaAsia, hingga ke Australia. Dalam penjelajahannya mereka banyak menemukan hal-hal baru. Mereka juga banyak menjumpai suku-suku yang asing bagi mereka. Kisah-kisah petualangan dan penemuan mereka kemudian mereka catat di buku harian ataupun jurnal perjalanan. Mereka mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan suku-suku asing tersebut. Mulai dari ciri-ciri fisik, kebudayaan, susunan masyarakat, atau bahasa dari suku tersebut. Bahan-bahan yang berisi tentang deskripsi suku asing tersebut kemudian dikenal dengan bahan etnografi atau deskripsi tentang bangsa-bangsa.
Bahan etnografi itu menarik perhatian pelajar-pelajar di Eropa. Kemudian, pada permulaan abad ke-19 perhatian bangsa Eropa terhadap bahan-bahan etnografi suku luar Eropa dari sudut pandang ilmiah, menjadi sangat besar. Karena itu, timbul usaha-usaha untuk mengintegrasikan seluruh himpunan bahan etnografi.
Fase Kedua (tahun 1800-an)
Pada fase ini, bahan-bahan etnografi tersebut telah disusun menjadi karangan-karangan berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat pada saat itu. masyarakat dan kebudayaan berevolusi secara perlahan-lahan dan dalam jangka waktu yang lama. Mereka menganggap bangsa-bangsa selain Eropa sebagai bangsa-bangsa primitifyang tertinggal, dan menganggap Eropa sebagai bangsa yang tinggi kebudayaannya
Pada fase ini, Antopologi bertujuan akademis, mereka mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk memperoleh pemahaman tentang tingkat-tingkat sejarah penyebaran kebudayaan manusia.
Fase Ketiga (awal abad ke-20)
Pada fase ini, negara-negara di Eropa berlomba-lomba membangun koloni di benua lain seperti Asia, Amerika, Australia dan Afrika. Dalam rangka membangun koloni-koloni tersebut, muncul berbagai kendala seperti serangan dari bangsa asli, pemberontakan-pemberontakan, cuaca yang kurang cocok bagi bangsa Eropa serta hambatan-hambatan lain. Dalam menghadapinya, pemerintahan kolonial negara Eropa berusaha mencari-cari kelemahan suku asli untuk kemudian menaklukannya. Untuk itulah mereka mulai mempelajari bahan-bahan etnografi tentang suku-suku bangsa di luar Eropa, mempelajari kebudayaan dan kebiasaannya, untuk kepentingan pemerintah kolonial.
Fase Keempat (setelah tahun 1930-an)
Pada fase ini, Antropologi berkembang secara pesat. Kebudayaan-kebudayaan suku bangsa asli yang di jajah bangsa Eropa, mulai hilang akibat terpengaruh kebudayaan bangsa Eropa.
Pada masa ini pula terjadi sebuah perang besar di Eropa, Perang Dunia II. Perang ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia dan membawa sebagian besar negara-negara di dunia kepada kehancuran total. Kehancuran itu menghasilkan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kesengsaraan yang tak berujung.
Namun pada saat itu juga, muncul semangat nasionalisme bangsa-bangsa yang dijajah Eropa untuk keluar dari belenggu penjajahan. Sebagian dari bangsa-bangsa tersebut berhasil mereka. Namun banyak masyarakatnya yang masih memendam dendam terhadap bangsa Eropa yang telah menjajah mereka selama bertahun-tahun.
Proses-proses perubahan tersebut menyebabkan perhatian ilmu antropologi tidak lagi ditujukan kepada penduduk pedesaan di luar Eropa, tetapi juga kepada suku bangsa di daerah pedalaman Eropa seperti suku bangsa Soami, Flam dan Lapp.
KEBUDAYAAN
Integrasi Sosial
Setelah berakhirnya geger Pacina (pemberontakan orang-orang Cina terhadap Kompeni Belanda) pada tahun 1742, orang-orang Cina diijinkan kembali berkumpul dan tinggal di Batavia. Mereka datang tersebar di sekitar kota ini, dan oleh Gubernur Jenderal Van Imhoff diberi daerah Glodok sebagai tempat pemukiman pertama bagi orang-orang Cina ini. Dibandingkan dengan kondisi sebelum terjadinya pemberontakan itu, orang-orang Cina kini lebih ditertibkan dalam hal pemukiman. Mereka kemudian diberi tempat yang bebas untuk dihuni dengan batas-batas daerah yang telah ditetapkan. Pemukiman khusus bagi orang Cina ini dimaksudkan oleh pemerintah kolonial agar bisa lebih mudah mengawasi aktivitas ekonomi dan segala tindakan sosial komunitas tersebut.
Tindakan Belanda ini segera diikuti dengan penunjukan para pejabat Cina yang diangkat dari kalangan masyarakat tersebut serta dikukuhkan oleh penguasa VOC. Tugas dari pejabat Cina ini adalah bertanggungjawab untuk menyampaikan semua kebutuhan yang diperlukan dari warganya kepada pemerintah Belanda dan sebalik nya menyebarkan keputusan dari pimpinan Belanda yang berhubungan dengan masyarakat Cina kepada warganya. Dengan demikian pejabat Cina di kampung Pecinan ini tidak bisa dianggap sebagai pejabat pimpinan dalam arti birokrat, mengingat mereka tidak digaji dan tidak memiliki wewenang memerintah warganya. Para pejabat Cina tersebut lebih tepatnya bila disebut sebagai koordinator.
Sistim yang diterapkan oleh VOC untuk mengatur orang-orang Cina dalam hal pemukiman dan mobilitas ini diterapkan juga di daerah lain yang telah dikuasai olehnya, seperti kota-kota besar utama di Semarang, Surabaya, Malang, dsb. di kota-kota ini VOC juga menunjuk daerah sebagai tempat pemukiman bagi orang-orang Cina berikut dengan para pejabat dan peraturannya yang mirip dengan di Batavia. Hal serupa juga terjadi di kota-kota menengah lainnya di sepanjang pantai utara Jawa yang dikuasai oleh VOC.
Dalam penerapan pengaturan di Vorstenlanden khususnya Surakarta, kondisi yang dijumpai agak berbeda. Mengingat di wilayah projokejawen ini Belanda tidak mempertahankan kekuasaan secara langsung, melainkan masih terbatas pada kontrak-kontrak politik dan mencegah campur tangan langsung terhadap urusan intern raja-raja Surakarta. Oleh karena itu dalam mobilitas sosial warga khususnya orang-orang Cina, VOC tidak bisa memaksakan peraturan yang berlaku di kota-kota wilayahnya untuk diterapkan di kota Solo. Setelah berakhirnya perang Cina itu, masyarakat Cina diijinkan bermukim di kota Solo sebagai ibukota baru yang dipindahkan dari pusat pemerintahan lama Kartasura. Mereka diberi tempat oleh Susuhunan untuk tinggal di sebelah utara sungai Pepe dekat dengan pasar Besar dan diijinkan untuk melakukan aktivitas sosial ekonomi.
Dengan pemukiman yang tumbuh di sana, kehidupan sosial juga ikut berkembang. Interaksi sosial yang terjadi dengan masyarakat pribumi memberi kesempatan bagi orang-orang dan para pedagang Cina untuk mengenal lebih jauh budaya Jawa. Mereka banyak yang meniru pola pemukiman dan pergaulan hidup orang Jawa. Pada kalangan elit ini orang-orang Cina juga banyak berhubungan dengan para bangsawan dan kerabat kraton di Surakarta. Kehidupan para bangsawan kraton yang sering menuntut pengeluaran melebihi pendapatannya, yang memerlukan tingkat kebutuhan tinggi, menemukan penyelesaian pada beberapa orang Cina kaya yang tinggal di Surakarata. Beberapa orang pangeran dan pejabat istana bahkan banyak terjebak dalam hutang dengan orang-orang Cina ini sehingga harus melepaskan tanahnya atau meminta bantuan kepada Susuhunan untuk menebusnya.

AKTIFITAS ORANG CINA
Pada hari Senin tanggal 18 Januari 1819 orang Cina Lolie pengelola gerbang tol dari Pangeran Prangwedono di kota Solo, diadukan karena telah memeras orang-orang pribumi secara sewenang-wenang. Akibat tindakan ini Pangeran Prangwedono mengambil kembali hak sewa gerbang tol (tol porten), dimulut jembatan “jurug” Bengawan Solo meskipun sebenarnya Lolie masih mempunyai hak tersebut selama dua tahun.
Peristiwa tersebut di atas merupakan salah satu contoh dari banyak kasus serupa yang terjadi di wilayah Surakarta, khususnya di kota Solo. Pemborongan sarana umum dari para bangsawan pribumi kepada orang-orang Cina mewarnai kehidupan sosial ekonomi masyarakat Cina ini di Solo setelah palihan nagari . Gerbang tol merupakan salah satu pilihan yang paling menguntungkan untuk dieksploitasi oleh orang-oarang Cina karena mereka bisa menetapkan bea lewat tol tersebut tanpa standard yang berlaku. Sebagai akibatnya setiap tol memiliki nilai yang berbeda-beda, tergantung pada tujuan yang akan dicapai dari jalur tersebut. Misalnya tol yang mengarah ka pasar besar memiliki standard nilai tertinggi dibandingkan tol tol di jalan biasa, sementara pada jalur yang mengarah ke pasar ini terdapat bebrapa buah gerbang tol masing-masing diborongkan. Dengan demikian kasus pemerasan seperti yang disebutkan dalam contoh di atas bukan merupakan hal langka.
Dengan kondisi tersebut tidak perlu diragukan lagi bahwa pemasukan luar biasa akan dicapai dari pengelolaan gerbang tol ini, karena tanpa standard harga baku eksploitasi bisa berlangsung tanpa pengawasan yang memadai dari penguasa pribumi yang telah memborong haknya. Korbannya jelas penduduk pribumi yang menjadi konsumen utama dari gerbang tol. Tingginya cukai yang dipungut di tol ini disebabkan oleh pemborongan berlipat ganda bukan hanya oleh satu orang namun bisa satu gerbang tol diborongkan kepada beberapa orang. Sebagai akibatnya pemborong terakhir menerima kewajiban membayar tertinggi, sehingga dia harus menerapkan harga yang tinggi agar bisa menutup semua pengeluarannya.
Pemborongan tol juga diikuti dengan pemborongan berbagai sarana lain seperti pasar, tempat pemotongan hewan, rumah judi, syahbandar pelabuhan sungai, penambangan perahu, tempat penjualan dan pemadatan candu, bahkan termasuk ijin berburu di hutan. Sejauh ini pasar merupakan pilihan strategis setelah tol, mengingat pasar merupakan sentra aktivitas ekonomi yang tumbuh di daerah itu. Ada banyak pungutan di pasar ini seperti beya plingsan bagi penjual kain, beya metu bila akan meninggalkan pasar, beya pesapon dan beya jaga bagi kebersihan dan keamanan, dan beya bango untuk menyewa sebuah tempat di pasar. Setiap biaya ini bisa diborong oleh satu orang, namun kadang kala juga diborong oleh masing-masing individu. Apabila terdapat lebih dari satu pemborong, maka harga yang ditetapkan akan naik.
Sektor persewaan lain yang akan menjadi sasaran orang Cina ini adalah agrobisnis. Dalam bidang ini orang-orang Cina menyewa tanah-tanah apanase milik para bangsawan Jawa untuk memasok pasar-pasar lokal dengan barang-barang hasil bumi domestik. Meskipun masih jauh dibandingkan dengan para pengusaha Eropa yang cenderung mengelola tanah sewaan ini sebagai onderneming, para pengusaha Cina ini memiliki kekuasaan yang luas di tanah-tanah sewaannya. Beberapa dari mereka tampil sebagai tuan tanah (lanlord) model manor Eropa dengan wewenang otonominya yang luas sebagai pengganti para pemegang apanase. Di sini mereka membentuk pasukan sendiri, memungut pajak atas tanahnya, memungut upeti dalam bentuk hasil bumi dari warganya dan menetapkan harga bagi penjualan produk oleh penduduk kepadanya. Namun kadang-kadang ada juga orang Cina yang memborongkan tanah berikut penduduknya yang mereka sewa dari pemegang apanase itu kepada orang Cina yang lain sementara dia sebagai penyewa tetap tinggal di kota Solo.
Semua hasil persewaan dan pemborongan ini berlangsung cukup lama sejak akhir abad XVIII. Meskipun terjadi bencana besar yaitu perang Jawa antara 1825-1830, sampai pertengahan kedua abad XIX pemborongan ini masih terus terjadi. Bahkan pada masa Taman Paksa, ketika monopoli produksi agraria diterapkan oleh pemerintah di wilayah yang langsung dikuasai, posisi orang-orang Cina sebagai pemborong hasil bumi di Vorstenlanden semakin kuat. Mereka kemudian digunkana oleh para pengusaha swasta Eropa yang sulit memperoleh produk komoditi ekspor Eropa akibat tekanan monopoli pemerintah, unutk menutup kekurangan ini dari pemborongan hasil bumi di Vorstenlanden.
Hak-hak yang mereka terima lebih luas memungkinkan operasi bisnis mereka merebak sampai ke pedesaan. Ketergantungan terhadap orang Cina dari para pengusaha pribumi menjadi semakin besar setelah berakhirnya Perang Jawa sebagai sumber kredit bagi mereka. Jika pada awal abad XIX aktivitas ekonomi orang Cina masih terbatas pada pemborongan prasarana tertentu, sejak pertengahan abad XIX sektor kerajinan dan perdagangan pedesaan juga menjadi sasaran bisnis Cina. Di samping memborong hasil bumi dan kerajinan tradisional, orang-orang Cina yang berkeliling di daerah pedesaan juga menjual barang-barang impor kepada penduduk secara kredit (Cina mindring atau klontong). Dengan berdasarkan kepercayaan, interaksi ekonomi tumbuh dan berkembang antara para pedagang Cina ini dengan penduduk pribumi. Meskipun kadang-kadang harus menanggung resiko yang besar bila tidak dibayar atau bahkan nywanya terancam, namun para pedagang Cina ini tetap dengan tekun meneruskan usahanya dan memperoleh keuntungan berlipat ganda.
Perkembangan aktivitas ekonomi Cina di pedesaan Jawa ini begitu pesat sehingga pada perempatan terakhir abad XIX bisa dikatakan bahwa hampir semua sektor perdagangan kecil dan perantara berada di tangan orang Cina. Dengan menyisihkan saingannya orang-orang Arab, para pedagang Cina ini lebih mampu menjalin hubungan baik dengan kalangan bangsawan pribumi. Ini terbukti dari munculnya beberapa orang Cina dalam kehidupan politik di kraton dengan penganugerahan gelar kebangsawanan dari Susuhunan Surakarta dan hidup seperti halnya para bangsawan pribumi dengan hak-hak istimewanya.
Langkah-Langkah Pembatasan
Pertumbuhan dan perluasan pemukiman serta usaha orang Cina di Vorstenlanden, khususnya di Surakarta ini, sebenarnya sudah menjadi bahan perhatian dari para pejabat kolonial Belanda sejak pemulihan kekuasaan awal abad XIX. Mereka khawatir bahwa orang-orang Cina ini akan mengancam posisi dan status ekonomi para pengusaha dan pejabat Eropa yang akan memperluas jaringan bisnisnya di Vorstenlanden. Dengan alasan untuk mencegah terjadinya konflik dan kerusuhan yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban, pemerintah Belanda mencoba mengambil tindakan untuk “menertibkan” orang-orang Timur Asing tersebut.
Langkah pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Lembaran Negara 1816 nomor 25 yang menetapkan surat ijin bepergian bagi orang-orang Cina kawula pemerintah. Surat ijin ini diperlukan apabila orang-orang Cina itu pergi keluar batas daerah (Karesidenan dan Afdeling) dan bisa diminta kepada para kepala daerah Belanda yang ditempatkan di sana. Tujuannya adalah membatasi aktivitas niaga Cina antar daerah yang bisa dikhawatirkan menimbulkan kesulitan dalam penarikan pajak dan pengawasannya. Langkah ini kemudian mulai diikuti dengan beberapa langkah pembatasan lainnya, yakni resolusi Gubernur Jenderal pada tanggal 12 Agustus 1835 (Lembaran Negara 1835 nomer 37) menuntut penduduk melaporkan kepada penguasa daerah ketika ada kecenderungan pada orang-orang asing Asia di Jawa seperti orang Melayu, Bugis dan Cina bila berbaur dengan orang pribumi.
Kewajiban untuk tinggal di kampung khusus ini kemudian ditegaskan oleh pasa 73 Konstitusi tahun 1854 dan dilaksanakan dengan peraturan pemukiman dalam Lembaran Negara 1866 nomer 57. dengan demikian sejak dikeluarkannya peraturan ini orang-orang Cina di wilayah pemerintah tidak lagi bebas dalam beraktivitas, namun dibatasi hanya di daerah administratif tempat tinggalnya. Hal serupa juga mulai diterapkan di Surakarta. Tindakan pertama pemerintah adalah dengan mengeluarkan peraturan yang menyebutkan bahwa warga Cina adalah kawula pemerintah dan mereka akan diperintah oleh para pejabat Cina yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal.
Meskipun ada beberapa ketentuan ini, namun sistim perkampungan (wijkstelsel) baru dijalankan oleh pemerintah dengan kesepakatan bersama-sama raja-raja pribumi di Surakarta pada tahun 1871. orang-orang Cina diberi tempat pada pemukiman yang sudah mereka tempati sebelumnya dengan sentralnya di sekitar Pasar Besar ke timur di Ketandan hingga Limasan, ke utara sampai Balong terus menuju Warungpelem. Kemudian juga di samping kraton antara jalan coyudan dan Keprabon. Di sana dibuka kampung-kampung dengan kepala kampungnya (wijkmeester) yang diangkat oleh Residen Surakarta. Pada tahun 1896 penguasa Mangkunegaran mengikuti langkah ini dengan membentuk pemukiman bagi orang Cina yang berpusat di sekitar Keprabon.
Pembatasan-pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial pada akhir abad XIX ini ternyata tidak mampu sepenuhnya mengekang aktivitas orang-orang Cina khususnya dalam bidang ekonomi. Beberapa kasus perdagangan gelap yang terbongkar baik di kalangan orang-orang Cina kaya yang terlibat penyelundupan, maupun beberapa orang Cina mindring yang tertangkap saat berkeliling desa membuktikan bahwa pembatasan tersebut kurang efektif meskipun ukurran pelanggaran ini bisa dikatakan kecil. Beberapa kelemahan juga dimiliki oleh pemerintah seperti pemborongan candu dan pengelolaan rumah gadai yang masih diserahkan kepada beberapa oarang Cina yang mampu membayar menyebabakan pembatasan ini hanya berlaku bagi kalangan masyarakat Cina klas menengah ke bawah. Sejumlah peristiwa yang berdampak negatif baru mendorong pemerintah untuk menghapuskan pemborongan kedua sarana ini dan diganti dengan monopoli pemerintah (opium regie) pada awal abad XX.
Perkembangan Baru
Perkembangan yang menandai jaman baru dalam kehidupan dan aktivitas orang Cina di Jawa dan khususnya di Surakarta dimulai pada awal abad XX. Hal ini tidak bisa dilepaskan dengan serangkaian peristiwa penting yang terjadi di negeri Cina sejak awal abad XX yang memuncak pada terjadinya Revolusi Nasional Tiongkok oleh Dr. Sun Yat Sen yang menggulingkan kekuasaan feodalisme dan menjadikannya sebagai Republik Cina. Pengaruh kemunculan pemerintah demokrasi dan tumbuhnya nasionalisme di Tiongkok ini memiliki gena yang luas dan pengaruh yang tajam pada pandangan dan perasaan penduduk Cina di Jawa dan Hindia Belanda pada umumnya.
Dengan tumbuuhnya nasionalisme Cina ini, secara politik ada dorongan bagi orang-orang Cina perantauan untuk melepaskan ikatan dengan dinasti Manchu dan mengarahkan orientasinya kepada pemerintah Republik Cina di Tiongkok. Namun di sisi psikologis, peristiwa ini menaikan kebanggaan yang bersumber dari kesalahan praduga bahwa dengan terbentuknya pandangan baru di Tiongkok maka muncul negara Cina baru yang bisa disejajarkan dengan negara-negara barat dan negara modern lain. Hal ini sangat nampak pada perubahan sikap masyarakat Cina di Hindia Belanda yang merasakan bahwa saatnya telah tiba untuk menuntut persamaan hak kepada pemerintah Hindia Belanda bagi mereka. Hal ini semakin gencar ketika pada awal abad XX orang-orang Jepang di Hindia Belanda menerima persamaan hak seperti warga negara Eropa. Posisi orang Jepang dan Cina tentu saja mendasari sikap orang-orang Cina tersebut.
Tuntutan yang diungkapkan ini mencakup persamaan hak, pencabutan sistem surat ijin ( passen stelsel ), dan pembebasan dari sistem pemukiman terbatas ( wijkstelsel ). Melalui tuntutan berkali-kali, akhirnya pemerintah Belanda mengabulkan permohonan tentang pembebasan sistem surat ijin, sistem pemukiman dan pembebasan dari adat leluhur yang mengikat seperti pemakaian kuncir, cara berpakaian, kebijakan perhal pemakaman dsb. namun demikian berdasarkan hukum kekawulaan Belanda, orang Cina tidak bisa dipersamakan dengan orang Barat seperti halnya oarng Jepang mengingat banyak dari mereka yang hanya bisa dipersamakan setelah melalui beberapa persyaratan yang sulit dijangkau. Oarang Cina dikelompokkan bersama dengan orang-orang Asia Asing lainnya dalam kelompok Timur Asing (Vreemde Oosterlingen). Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, namun kelompok Timur Asing ini dikategorikan sebagai warga klas dua dalam stratifikasi masyarakat hukum kolonial.
Dengan demikian, terhadap pemerintah kolonial Belanda pada umumnya dan lapisan masyarakat Eropa khususnya, kebencian masyarakat Cina ini mulai muncul. Ketertutupan akses bagi fasilitas yang tersedia untuk orang-orang Eropa memaksa orang-orang Cina yang berorientasi ke Tiongkok dan tidak mau bergabung dengan kelompok Eropa ini untuk menyatukan diri dalam kehidupan lembaga organid\sasi. Hal ini terutama terwujud dalam pembentukan kongsi-kongsi dagang dengan kantor-kantor di kompleks pemukiman ini (siang-hwee). Begitu juga orang-orang Cina di Solo mulai membuka sekolah-sekolah sendiri yang dikelola oleh yayasan sekolah Cina Tiong Hwa Hwee Koan dengan bahasa pengantar bahasa Cina dan memasukkan bahasa inggris sebagai mata pelajaran namun tidak mengajarkan bahasa Belanda.
Pemerintah Belanda menanggapi aktivitas orang-oarang Cina ini dengan sangat cermat. Pemerintah merasa bahwa kegiatan orang Cina ini perlu dikontrol secara cermat dan diimbangi dengan tindakan lain yang membelokkan orientasi orang Cina ini kembali ke Batavia. Langkah pertama diambil pada tahun 1914 dengan dibukanya HCS ( Hollandsche Chineesche School ) baik oleh pemerintah maupun oleh swasta Kristen. HCS ini menampung anak-anak Cina setingkat SD dengan bahasa pengantar bahasa Belanda dan bisa menjadi jaminan untuk meneruskan ke tingkat pendidikan menengah (MULO dan AMS). Sekolah-sekolah ini dipimpin oleh kepala sekolah dan beberapa guru Belanda, berbeda dengan sekolah-sekolah yayasan Cina yang dikelola oleh tenaga pengajar Cina dan tidak memberikan jaminan untuk meneruskan ke sekolah menengah modern. Kebebasan tinggal juga mulai diberikan kepada beberapa orang Cina khususnya mereka yang bisa memenuhi persyaratan untuk menerima kewargaan Belanda. Di sini kemudian juga diikuti dengan mulai berkurangnya pengaruh para perwira lokal Cina yang terdesak oleh generasi muda Cina.
Munculnya elit cendekiawan baru Cina sebagai hasil pendidikan dasar Eropa ini telah mewarnai pergeseran pandangan di antara generasi muda Cina. Bila generasi tua (baik totok maupun peranakan) cenderung meneruskan pekerjaan leluhur sebagai mata pencaharian yakni berdagang, generasi baru Cina hasil didikan Barat ini mulai membuka pandangan mereka terhadap lapangan kerja kantor atau pegawai ( white collar elite ). Generasi baru ini kemudian mulai mengalami banyak interaksi dengan kalangan elite politik dan ekonomi Eropa dalam pergaulannya. Akibat di antara para pelamar persamaan hak (gelijkgesteld) banyak berasal dari kelompok ini. Banyak dari mereka kemudian meninggalkan adat kebiasaan tradisionalnya dan berubah mengikuti adat kebiasaan Eropa. Dengan demikian sejumlah besar orang Cina mulai menganut agama Kristen dan Khatolik yang diikuti dengan pembangunan gereja sendiri. Beberapa gereja di Solo memiliki jemaat yang sebagian terdiri atas orang-orang Cina.
Proses Westernisasi mulai terasa pada kehidupan generasi muda Cina yang kebanyakan muncul dari hasil didikan Barat ini. Hal ini memuncak dengan terbentuknya organisasi baru di antara warga Cina yang berorientasi ke Barat disebut Chung Hwa Hwie pada tahun 1928 yang memperjuangkan warga Cina sebagai bagian dari negara Hindia Belanda. Organisasi ini memperjuangkan orang-orang Cina agar bisa diberi hak yang sama dengan orang Eropa. 17 Organisasi ini juga membuka cabang di daerah-daerah termasuk Solo dengan pengurus dan yayasan lengkap yang bergerak dalm bidang sosial seperti mengelola sekolah, panti asuhan dsb. mereka dipilih dan dikelola oleh para pengurus yang kebanyakan adalah orang-orang cendekiawan Cina dan dipersamakan dengan orang Eropa.
Apabila di atas telah kita lihat tentang sikap orang-orang Cina terhadap pemerintah dan masyarakat Eropa, maka perbedaan menyolok muncul dalam tindakan dan pandangan orang-orang Cina ini terhadap masyarakat pribumi. Dengan diberinya kebebasan dari pemerintah kolonial dari tekanan surat ijin dan hak tinggal, ditambah dengan banyaknya anggota masyarakat Cina yang dipersamakan dengan orang Eropa, sikap angkuh dan sombong mereka tumbuh terhadap masyarakat pribumi. Mereka menganggap orang-orang pribumi termasuk dalam kelompok penduduk yang lebih rendah statusnya daripada mereka dan tidak layak untuk duduk bersama dalam satu meja. Hal ini diperparah lagi dengan persaiangna niaga yang mulai terasa di antara organisasi bisnis kongsi Cina dengan ikatan bisnis masyarakat pribumi dalam bidang kepentingan yang sama. Situasi ini semakin mematangkan konflik yang akan meledak radalam suatu kerusuhan sosial dengan dasar sial

PERKEMBANGAN ISLAM DI INDONESIA

Perkembangan Islam di Indonesia 
A. Awal Masuknya Islam di Indonesia



Ketika Islam datang di Indonesia, berbagai agama dan kepercayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu dan Budha, sudah banyak dianut oleh bangsa Indonesia bahkan dibeberapa wilayah kepulauan Indonesia telah berdiri kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Budha. Misalnya kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, kerajaan Taruma Negara di Jawa Barat, kerajaan Sriwijaya di Sumatra dan sebagainya. Namun Islam datang ke wilayah-wilayah tersebut dapat diterima dengan baik, karena Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip perdamaian, persamaan antara manusia (tidak ada kasta), menghilangkan perbudakan dan yang paling penting juga adalah masuk kedalam Islam sangat mudah hanya dengan membaca dua kalimah syahadat dan tidak ada paksaan. 
Tentang kapan Islam datang masuk ke Indonesia, menurut kesimpulan seminar “ masuknya Islam di Indonesia” pada tanggal 17 s.d 20 Maret 1963 di Medan, Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama hijriyah atau pada abad ke tujuh masehi. Menurut sumber lain menyebutkan bahwa Islam sudah mulai ekspedisinya ke Nusantara pada masa Khulafaur Rasyidin (masa pemerintahan Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib), disebarkan langsung dari Madinah.

B. Cara Masuknya Islam di Indonesia 

Islam masuk ke Indonesia, bukan dengan peperangan ataupun penjajahan. Islam berkembang dan tersebar di Indonesia justru dengan cara damai dan persuasif berkat kegigihan para ulama. Karena memang para ulama berpegang teguh pada prinsip Q.S. al-Baqarah ayat 256 : 

Artinya : 
Tidak ada paksaan dalam agama (Q.S. al-Baqarah ayat 256)

Adapun cara masuknya Islam di Indonesia melalui beberapa cara antara lain ; 
1. Perdagangan
Jalur ini dimungkinkan karena orang-orang melayu telah lama menjalin kontak dagang dengan orang Arab. Apalagi setelah berdirinya kerajaan Islam seperti kerajaan Islam Malaka dan kerajaan Samudra Pasai di Aceh, maka makin ramailah para ulama dan pedagang Arab datang ke Nusantara (Indonesia). Disamping mencari keuntungan duniawi juga mereka mencari keuntungan rohani yaitu dengan menyiarkan Islam. Artinya mereka berdagang sambil menyiarkan agama Islam.
2. Kultural
Artinya penyebaran Islam di Indonesia juga menggunakan media-media kebudayaan, sebagaimana yang dilakukan oleh para wali sanga di pulau jawa. Misalnya Sunan Kali Jaga dengan pengembangan kesenian wayang. Ia mengembangkan wayang kulit, mengisi wayang yang bertema Hindu dengan ajaran Islam. Sunan Muria dengan pengembangan gamelannya. Kedua kesenian tersebut masih digunakan dan digemari masyarakat Indonesia khususnya jawa sampai sekarang. Sedang Sunan Giri menciptakan banyak sekali mainan anak-anak, seperti jalungan, jamuran, ilir-ilir dan cublak suweng dan lain-lain.
3. Pendidikan 
Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling strategis dalam pengembangan Islam di Indonesia. Para da’i dan muballig yang menyebarkan Islam diseluruh pelosok Nusantara adalah keluaran pesantren tersebut. Datuk Ribandang yang mengislamkan kerajaan Gowa-Tallo dan Kalimantan Timur adalah keluaran pesantren Sunan Giri. Santri-santri Sunan Giri menyebar ke pulau-pulau seperti Bawean, Kangean, Madura, Haruku, Ternate, hingga ke Nusa Tenggara. Dan sampai sekarang pesantren terbukti sangat strategis dalam memerankan kendali penyebaran Islam di seluruh Indonesia.
4. Kekuasaan politik
Artinya penyebaran Islam di Nusantara, tidak terlepas dari dukungan yang kuat dari para Sultan. Di pulau Jawa, misalnya keSultanan Demak, merupakan pusat dakwah dan menjadi pelindung perkembangan Islam. Begitu juga raja-raja lainnya di seluruh Nusantara. Raja Gowa-Tallo di Sulawesi selatan melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Demak di Jawa. Dan para Sultan di seluruh Nusantara melakukan komunikasi, bahu membahu dan tolong menolong dalam melindungi dakwah Islam di Nusantara. Keadaan ini menjadi cikal bakal tumbuhnya negara nasional Indonesia dimasa mendatang.

C. Perkembangan Islam di Beberapa Wilayah Nusantara



1. Di Sumatra
Kesimpulan hasil seminar di Medan tersebut di atas, dijelaskan bahwa wilayah Nusantara yang mula-mula dimasuki Islam adalah pantai barat pulau Sumatra dan daerah Pasai yang terletak di Aceh utara yang kemudian di masing-masing kedua daerah tersebut berdiri kerajaan Islam yang pertama yaitu kerajaan Islam Perlak dan Samudra Pasai.
Menurut keterangan Prof. Ali Hasmy dalam makalah pada seminar “Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh” yang digelar tahun 1978 disebutkan bahwa kerajaan Islam yang pertama adalah kerajaan Perlak. Namun ahli sejarah lain telah sepakat, Samudra Pasailah kerajaan Islam yang pertama di Nusantara dengan rajanya yang pertama adalah Sultan Malik Al-Saleh (memerintah dari tahun 1261 s.d 1297 M). Sultan Malik Al-Saleh sendiri semula bernama Marah Silu. Setelah mengawini putri raja Perlak kemudian masuk Islam berkat pertemuannya dengan utusan Syarif Mekkah yang kemudian memberi gelar Sultan Malik Al-Saleh.
Kerajaan Pasai sempat diserang oleh Majapahit di bawah panglima Gajah Mada, tetapi bisa dihalau. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Pasai cukup tangguh dikala itu. Baru pada tahun 1521 di taklukkan oleh Portugis dan mendudukinya selama tiga tahun. Pada tahun 1524 M Pasai dianeksasi oleh raja Aceh, Ali Mughayat Syah. Selanjutnya kerajaan Samudra Pasai berada di bawah pengaruh keSultanan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam (sekarang dikenal dengan kabupaten Aceh Besar).
Munculnya kerajaan baru di Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam, hampir bersamaan dengan jatuhnya kerajaan Malaka karena pendudukan Portugis. Dibawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah atau Sultan Ibrahim kerajaan Aceh terus mengalami kemajuan besar. Saudagar-saudagar muslim yang semula berdagang dengan Malaka memindahkan kegiatannya ke Aceh. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Iskandar Muda Mahkota Alam ( 1607 - 1636).
Kerajaan Aceh ini mempunyai peran penting dalam penyebaran Agama Islam ke seluruh wilayah Nusantara. Para da’i, baik lokal maupun yang berasal dari Timur Tengah terus berusaha menyampaikan ajaran Islam ke seluruh wilayah Nusantara. Hubungan yang telah terjalin antara kerajaan Aceh dengan Timur Tengah terus semakin berkembang. Tidak saja para ulama dan pedagang Arab yang datang ke Indonesia, tapi orang-orang Indonesia sendiri banyak pula yang hendak mendalami Islam datang langsung ke sumbernya di Mekah atau Madinah. Kapal-kapal dan ekspedisi dari Aceh terus berlayar menuju Timur Tengah pada awal abad ke 16. Bahkan pada tahun 974 H. atau 1566 M dilaporkan ada 5 kapal dari kerajaan Asyi (Aceh) yang berlabuh di bandar pelabuhan Jeddah. Ukhuwah yang erat antara Aceh dan Timur Tengah itu pula yang membuat Aceh mendapat sebutan Serambi Mekah.

2. Di Jawa
Benih-benih kedatangan Islam ke tanah Jawa sebenarnya sudah dimulai pada abad pertama Hijriyah atau abad ke 7 M. Hal ini dituturkan oleh Prof. Dr. Buya Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam, bahwa pada tahun 674 M sampai tahun 675 M. sahabat Nabi, Muawiyah bin Abi Sufyan pernah singgah di tanah Jawa (Kerajaan Kalingga) menyamar sebagai pedagang. Bisa jadi Muawiyah saat itu baru penjajagan saja, tapi proses dakwah selanjutnya dilakukan oleh para da’i yang berasal dari Malaka atau kerajaan Pasai sendiri. Sebab saat itu lalu lintas atau jalur hubungan antara Malaka dan Pasai disatu pihak dengan Jawa dipihak lain sudah begitu pesat.

Adapun gerakan dakwah Islam di Pulau Jawa selanjutnya dilakukan oleh para Wali Sanga, yaitu : 
a. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik 
Beliau dikenal juga dengan sebutan Syeikh Magribi. Ia dianggap pelopor penyebaran Islam di Jawa. Beliau juga ahli pertanian, ahli tata negara dan sebagai perintis lembaga pendidikan pesantren. Wafat tahun 1419 M.(882 H) dimakamkan di Gapura Wetan Gresik 
b. Raden Ali Rahmatullah (Sunan Ampel)
Dilahirkan di Aceh tahun 1401 M. Ayahnya orang Arab dan ibunya orang Cempa, ia sebagai mufti dalam mengajarkan Islam tak kenal kompromi dengan budaya lokal. Wejangan terkenalnya Mo Limo yang artinya menolak mencuri, mabuk, main wanita, judi dan madat, yang marak dimasa Majapahit. Beliau wafat di desa Ampel tahun 1481 M. 
Jasa-jasa Sunan Ampel : 
1) Mendirikan pesantren di Ampel Denta, dekat Surabaya. Dari pesantren ini lahir para mubalig kenamaan seperti : Raden Paku (Sunan Giri), Raden Fatah (Sultan Demak pertama), Raden Makhdum (Sunan Bonang), Syarifuddin (Sunan Drajat) dan Maulana Ishak yang pernah diutus untuk menyiarkan Islam ke daerah Blambangan.
2) Berperan aktif dalam membangun Masjid Agung Demak yang dibangun pada tahun 1479 M. 
3) Mempelopori berdirinya kerajaan Islam Demak dan ikut menobatkan Raden Patah sebagai Sultan pertama. 

c. Sunan Giri (Raden Aenul Yaqin atau Raden Paku)
Ia putra Syeikh Yakub bin Maulana Ishak. Ia sebagai ahli fiqih dan menguasai ilmu Falak. Dimasa menjelang keruntuhan Majapahit, ia dipercaya sebagai raja peralihan sebelum Raden Patah naik menjadi Sultan Demak. Ketika Sunan Ampel wafat, ia menggantikannya sebagai mufti tanah Jawa.

d. Sunan Bonang (Makhdum Ibrahim)
Putra Sunan Ampel lahir tahun 1465. Sempat menimba ilmu ke Pasai bersama-sama Raden Paku. Beliaulah yang mendidik Raden Patah. Beliau wafat tahun 1515 M.

e. Sunan Kalijaga (Raden Syahid)
Ia tercatat paling banyak menghasilkan karya seni berfalsafah Islam. Ia membuat wayang kulit dan cerita wayang Hindu yang diislamkan. Sunan Giri sempat menentangnya, karena wayang Beber kala itu menggambarkan gambar manusia utuh yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalijaga mengkreasi wayang kulit yang bentuknya jauh dari manusia utuh. Ini adalah sebuah usaha ijtihad di bidang fiqih yang dilakukannya dalam rangka dakwah Islam. 

f. Sunan Drajat
Nama aslinya adalah Syarifudin (putra Sunan Ampel, adik Sunan Bonang). Dakwah beliau terutama dalam bidang sosial. Beliau juga mengkader para da’i yang berdatangan dari berbagai daerah, antara lain dari Ternate dan Hitu Ambon.

g. Syarif Hidayatullah
Nama lainnya adalah Sunan Gunung Jati yang kerap kali dirancukan dengan Fatahillah, yang menantunya sendiri. Ia memiliki keSultanan sendiri di Cirebon yang wilayahnya sampai ke Banten. Ia juga salah satu pembuat sokoguru masjid Demak selain Sunan Ampel, Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Keberadaan Syarif Hidayatullah dengan kesultanannya membuktikan ada tiga kekuasaan Islam yang hidup bersamaan kala itu, yaitu Demak, Giri dan Cirebon. Hanya saja Demak dijadikan pusat dakwah, pusat studi Islam sekaligus kontrol politik para wali.
h. Sunan Kudus
Nama aslinya adalah Ja’far Sadiq. Lahir pada pertengahan abad ke 15 dan wafat tahun 1550 M. (960 H). Beliau berjasa menyebarkan Islam di daerah kudus dan sekitarnya. Ia membangun masjid menara Kudus yang sangat terkenal dan merupakan salah satu warisan budaya Nusantara.

i. Sunan Muria 
Nama aslinya Raden Prawoto atau Raden Umar Said putra Sunan Kalijaga. Beliau menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana gamelan, wayang serta kesenian daerah lainnya. Beliau dimakamkan di Gunung Muria, disebelah utara kota Kudus.
Diparuh awal abad 16 M, Jawa dalam genggaman Islam. Penduduk merasa tentram dan damai dalam ayoman keSultanan Demak di bawah kepemimpinan Sultan Syah Alam Akbar Al Fatah atau Raden Patah. Hidup mereka menemukan pedoman dan tujuan sejatinya setelah mengakhiri masa Siwa-Budha serta animisme. Merekapun memiliki kepastian hidup bukan karena wibawa dan perbawa sang Sultan, tetapi karena daulah hukum yang pasti yaitu syari’at Islam
“Salokantara” dan “Jugul Muda” itulah dua kitab undang-undang Demak yang berlandaskan syari’at Islam. Dihadapan peraturan negeri pengganti Majapahit itu, semua manusia sama derajatnya, sama-sama khalifah Allah di dunia. Sultan-Sultan Demak sadar dan ikhlas dikontrol oleh kekuasaan para Ulama atau Wali. Para Ulama itu berperan sebagai tim kabinet atau merangkap sebagai dewan penasehat Sultan. 
Dalam versi lain dewan wali sanga dibentuk sekitar 1474 M. oleh Raden Rahmat (Sunan Ampel), membawahi Raden Hasan, Maftuh Ibrahim, Qasim (Sunan Drajat) Usman Haji (ayah Sunan Kudus, Raden Ainul Yakin (Sunan Gresik), Syekh Sutan Maharaja Raden Hamzah, dan Raden Mahmud. Beberapa tahun kemudian Syekh Syarif Hidayatullah dari Cirebon bergabung di dalamnya. Sunan Kalijaga dipercaya para wali sebagai muballig keliling. Disamping wali-wali tersebut, masih banyak Ulama yang dakwahnya satu kordinasi dengan Sunan Ampel hanya saja, sembilan tokoh Sunan Wali Sanga yang dikenal selama ini memang memiliki peran dan karya yang menonjol dalam dakwahnya. 

3. Di Sulawesi
Ribuan pulau yang ada di Indonesia, sejak lama telah menjalin hubungan dari pulau ke pulau. Baik atas motivasi ekonomi maupun motivasi politik dan kepentingan kerajaan. Hubungan ini pula yang mengantar dakwah menembus dan merambah Celebes atau Sulawesi. Menurut catatan company dagang Portugis pada tahun 1540 saat datang ke Sulawesi, di tanah ini sudah ditemui pemukiman muslim di beberapa daerah. Meski belum terlalu banyak, namun upaya dakwah terus berlanjut dilakukan oleh para da’i di Sumatra, Malaka dan Jawa hingga menyentuh raja-raja di kerajaan Gowa dan Tallo atau yang dikenal dengan negeri Makasar, terletak di semenanjung barat daya pulau Sulawesi. 
Kerajaan Gowa ini mengadakan hubungan baik dengan kerajaan Ternate dibawah pimpinan Sultan Babullah yang telah menerima Islam lebih dahulu. Melalui seorang da’i bernama Datuk Ri Bandang agama Islam masuk ke kerajaan ini dan pada tanggal 22 September 1605 Karaeng Tonigallo, raja Gowa yang pertama memeluk Islam yang kemudian bergelar Sultan Alaudin Al Awwal (1591-1636 ) dan diikuti oleh perdana menteri atau Wazir besarnya, Karaeng Matopa.
Setelah resmi menjadi kerajaan bercorak Islam Gowa Tallo menyampaikan pesan Islam kepada kerajaan-kerajaan lain seperti Luwu, Wajo, Soppeng dan Bone. Raja Luwu segera menerima pesan Islam diikuti oleh raja Wajo tanggal 10 Mei 1610 dan raja Bone yang bergelar Sultan Adam menerima Islam tanggal 23 November 1611 M. Dengan demikian Gowa (Makasar) menjadi kerajaan yang berpengaruh dan disegani. Pelabuhannya sangat ramai disinggahi para pedagang dari berbagai daerah dan manca negara. Hal ini mendatangkan keuntungan yang luar biasa bagi kerajaan Gowa (Makasar). Puncak kejayaan kerajaan Makasar terjadi pada masa Sultan Hasanuddin (1653-1669).

4. Di Kalimantan 
Islam masuk ke Kalimantan atau yang lebih dikenal dengan Borneo melalui tiga jalur. Jalur pertama melalui Malaka yang dikenal sebagai kerajaan Islam setelah Perlak dan Pasai. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis kian membuat dakwah semakin menyebar sebab para muballig dan komunitas muslim kebanyakan mendiamai pesisir barat Kalimantan. 
Jalur kedua, Islam datang disebarkan oleh para muballig dari tanah Jawa. Ekspedisi dakwah ke Kalimantan ini mencapai puncaknya saat kerajaan Demak berdiri. Demak mengirimkan banyak Muballig ke negeri ini. Para da’i tersebut berusaha mencetak kader-kader yang akan melanjutkan misi dakwah ini. Maka lahirlah ulama besar, salah satunya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.
Jalur ketiga para da’i datang dari Sulawesi (Makasar) terutama da’i yang terkenal saat itu adalah Datuk Ri Bandang dan Tuan Tunggang Parangan.
a. Kalimantan Selatan 
Masuknya Islam di Kalimantan Selatan adalah diawali dengan adanya krisis kepemimpinan dipenghujung waktu berakhirnya kerajaan Daha Hindu. Saat itu Raden Samudra yang ditunjuk sebagai putra mahkota oleh kakeknya, Raja Sukarama minta bantuan kepada kerajaan Demak di Jawa dalam peperangan melawan pamannya sendiri, Raden Tumenggung Sultan Demak (Sultan Trenggono) menyetujuinya, asal Raden Samudra kelak bersedia masuk Islam. 
Dalam peperangan itu Raden Samudra mendapat kemenangan. Maka sesuai dengan janjinya ia masuk Islam beserta kerabat keraton dan penduduk Banjar. Saat itulah tahun (1526 M) berdiri pertama kali kerajaan Islam Banjar dengan rajanya Raden Samudra dengan gelar Sultan Suryanullah atau Suriansyah. Raja-raja Banjar berikutnya adalah Sultan Rahmatullah (putra Sultan Suryanullah), Sultan Hidayatullah (putra Sultan Rahmatullah dan Marhum Panambahan atau Sultan Musta’in Billah. Wilayah yang dikuasainya meliputi daerah Sambas, Batang Lawai, Sukadana, Kota Waringin, Sampit Medawi, dan Sambangan.
b. Kalimantan Timur
Di Kalimantan Timur inilah dua orang da’i terkenal datang, yaitu Datuk Ri Bandang dan Tuan Tunggang Parangan, sehingga raja Kutai (raja Mahkota) tunduk kepada Islam diikuti oleh para pangeran, para menteri, panglima dan hulubalang. Untuk kegiatan dakwah ini dibangunlah sebuah masjid.
Tahun 1575 M, raja Mahkota berusaha menyebarkan Islam ke daerah-daerah sampai ke pedalaman Kalimantan Timur sampai daerah Muara Kaman, dilanjutkan oleh Putranya, Aji Di Langgar dan para penggantinya.

5. Di Maluku.
Kepulauan Maluku terkenal di dunia sebagai penghasil rempah-rempah, sehingga menjadi daya tarik para pedagang asing, tak terkecuali para pedagang muslim baik dari Sumatra, Jawa, Malaka atau dari manca negara. Hal ini menyebabkan cepatnya perkembangan dakwah Islam di kepulauan ini.
Islam masuk ke Maluku sekitar pertengahan abad ke 15 atau sekitar tahun 1440 dibawa oleh para pedagang muslim dari Pasai, Malaka dan Jawa (terutama para da’i yang dididik oleh para Wali Sanga di Jawa). Tahun 1460 M, Vongi Tidore, raja Ternate masuk Islam. Namun menurut H.J De Graaft (sejarawan Belanda) bahwa raja Ternate yang benar-benar muslim adalah Zaenal Abidin (1486-1500 M). Setelah itu Islam berkembang ke kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Tetapi diantara sekian banyak kerajaan Islam yang paling menonjol adalah dua kerajaan , yaitu Ternate dan Tidore.

Raja-raja Maluku yang masuk Islam seperti :
a. Raja Ternate yang bergelar Sultan Mahrum (1465-1486).
b. Setelah beliau wafat digantikan oleh Sultan Zaenal Abidin yang sangat besar jasanya dalam menyiarkan Islam di kepulauan Maluku, Irian bahkan sampai ke Filipina.
c. Raja Tidore yang kemudian bergelar Sultan Jamaluddin.
d. Raja Jailolo yang berganti nama dengan Sultan Hasanuddin.
e. Pada tahun 1520 Raja Bacan masuk Islam dan bergelar Zaenal Abidin.

Selain Islam masuk dan berkembang di Maluku, Islam juga masuk ke Irian yang disiarkan oleh raja-raja Islam di Maluku, para pedagang dan para muballig yang juga berasal dari Maluku.
Daerah-daerah di Irian Jaya yang dimasuki Islam adalah : Miso, Jalawati, Pulau Waigio dan Pulau Gebi.

D. Peranan Umat Islam dalam Mengusir Penjajah.

Ketika kaum penjajah datang, Islam sudah mengakar dalam hati bangsa Indonesia, bahkan saat itu sudah berdiri beberapa kerajaan Islam, seperti Samudra Pasai, Perlak, Demak dan lain-lain. Jauh sebelum mereka datang, umat Islam Indonesia sudah memiliki identitas bendera dan warnanya adalah merah putih. Ini terinspirasi oleh bendera Rasulullah saw. yang juga berwarna merah dan putih. Rasulullah saw pernah bersabda :” Allah telah menundukkan pada dunia, timur dan barat. Aku diberi pula warna yang sangat indah, yakni Al-Ahmar dan Al-Abyadl, merah dan putih “. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Tidak akan bangsa ini mempunyai bahasa Indonesia kecuali ketika ulama menjadikan bahasa ini bahasa pasar, lalu menjadi bahasa ilmu dan menjadi bahasa jurnalistik.
Beberapa ajaran Islam seperti jihad, membela yang tertindas, mencintai tanah air dan membasmi kezaliman adalah faktor terpenting dalam membangkitkan semangat melawan penjajah. Bisa dikatakan bahwa hampir semua tokoh pergerakan, termasuk yang berlabel nasionalis radikal sekalipun sebenarnya terinspirasi dari ruh ajaran Islam. Sebagai bukti misalnya Ki Hajar Dewantara (Suwardi Suryaningrat) tadinya berasal dari Sarekat Islam (SI); Soekarno sendiri pernah jadi guru Muhammadiyah dan pernah nyantri dibawah bimbingan Tjokroaminoto bersama S.M Kartosuwiryo yang kelak dicap sebagai pemberontak DI/TII; RA Kartini juga sebenarnya bukanlah seorang yang hanya memperjuangkan emansipasi wanita. Ia seorang pejuang Islam yang sedang dalam perjalanan menuju Islam yang kaaffah. Ketika sedang mencetuskan ide-idenya, ia sedang beralih dari kegelapan (jahiliyah) kepada cahaya terang (Islam) atau minaz-zulumati ilannur (habis gelap terbitlah terang). Patimura seorang pahlawan yang diklaim sebagai seorang Nasrani sebenarnya dia adalah seorang Islam yang taat. Tulisan tentang Thomas Mattulessy hanyalah omong kosong. Tokoh Thomas Mattulessy yang ada adalah Kapten Ahmad Lussy atau Mat Lussy, seorang muslim yang memimpin perjuangan rakyat Maluku melawan penjajah. Demikian pula Sisingamangaraja XII menurut fakta sejarah adalah seorang muslim. 
Semangat jihad yang dikumandangkan para pahlawan semakin terbakar ketika para penjajah berusaha menyebarkan agama Nasrani kepada bangsa Indonesia yang mayoritas sudah beragama Islam yang tentu saja dengan cara-cara yang berbeda dengan ketika Islam datang dan diterima oleh mereka, bahwa Islam tersebar dan dianut oleh mereka dengan jalan damai dan persuasif yakni lewat jalur perdagangan dan pergaulan yang mulia bahkan wali sanga menyebarkannya lewat seni dan budaya. Para da’i Islam sangat paham dan menyadari akan kewajiban menyebarkan Islam kepada orang lain, tapi juga mereka sangat paham bahwa tugasnya hanya sekedar menyampaikan. Hal ini sesuai dengan Q.S. Yasin ayat 17 :”Tidak ada kewajiban bagi kami hanyalah penyampai (Islam) yang nyata”. (Q.S. Yasin : 17)
Di bawah ini hanya sebagian kecil contoh atau bukti sejarah perjuangan umat Islam Indonesia dalam mengusir penjajah.

1. Penjajah Portugis

Kaum penjajah yang mula-mula datang ke Nusantara ialah Portugis dengan semboyan Gold (tambang emas), Glory (kemulyaan, keagungan), dan Gospel (penyebaran agama Nasrani).
Untuk menjalankan misinya itu Portugis berusaha dengan menghalalkan semua cara. Apalagi saat itu mereka masih menyimpan dendamnya terhadap bangsa Timur (Islam) setelah usai Perang Salib . Dengan modal restu sakti dari Paus Alexander VI dalam suatu dokumen bersejarah yang terkenal dengan nama “Perjanjian Tordesillas” yang berisi, bahwa kekuasaan di dunia diserahkan kepada dua rumpun bangsa: Spanyol dan Portugis. Dunia sebelah barat menjadi milik Spanyol dan sebelah timur termasuk Indonesia menjadi milik Portugis.
Karena itu Portugis sangat bernafsu untuk menguasai negeri Zamrud Katulistiwa yang penuh dengan rempah-rempah yang menggiurkan. Pertama mereka menyerang Malaka dan menguasainya (1511 M), kemudian Samudra Pasai tahun 1521 M. Mulailah mereka mengusik ketenangan berniaga di perairan nusantra yang saat itu banyak para pedagang muslim dari Arab. Demikian pula para pedagang dari Demak dan Malaka yang saat itu sudah terjalin sangat erat. Portugis nampaknya sengaja ingin mematahkan hubungan Demak dan Malaka, dan sekaligus tujuannya ingin merebut rempah-rempah yang merupakan komoditi penting saat itu. Banyak kapal-kapal mereka dirampas oleh Portugis termasuk kapal pedagang muslim Arab. 
Dengan sikapnya yang tak bersahabat dan arogan dari penjajah Portugis, seluruh kerajaan yang ada di Nusantara kemudian melakukan perlawanan kepada Portugis meskipun dalam waktu dan tempat yang berlainan. Kerajaan Aceh misalnya sempat minta bantuan kerajaan Usmani di Turki dan negara-negara Islam lain di Nusantara, sehingga dapat membangun kekuatan angkatan perangnya dan dapat menahan serangan Portugis. Demikian pula, mendengar perlakuan Portugis yang zalim terhadap para pedagang warga Demak muslim, Sultan Demak dan para wali merasa terpanggil untuk berjihad. Halus dihadapi dengan halus, keras dilawan dengan keras. Kalau orang-orang Portugis mengobarkan semangat Perang Salib, maka Sultan Demak dan para wali mengobarkan semangat jihad Perang Sabil.
Pada tahun 1512 Demak dibawah pimpinan Adipati Yunus memimpin sendiri armada lautnya menyerang Portugis yang saat itu sudah menguasai Malaka, tapi kali ini mengalami kegagalan karena persenjataan lawan begitu tangguh penyerangan kedua kalinya dilakukan tahun 1521 dengan mengerahkan armada yang berkekuatan 100 buah kapal dan dibantu oleh balatentara Aceh dan Sultan Malaka yang telah terusir, yang sasarannya sama yaitu mengusir pasukan asing Portugis dari wilayah Nusantara demi mengamankan jalur niaga dan dakwah yang memanjang dari Malaka-Demak dan Maluku. Namun perjuangannya tidak berhasil pula, bahkan ia gugur mati syahid dalam pertempuran tersebut. Sebab itulah ia mendapat gelar ”Pangeran sabrang lor” artinya pangeran yang menyebrangi lautan di sebelah utara. 
Sepeninggal Adipati Yunus, perlawanan terhadap Portugis diteruskan oleh Sultan Trenggana (1521-1546) dan juga oleh putranya Sultan Prawoto. Meskipun pada masa Sultan Prawoto negara dalam keadaan goncang karena perseteruan dalam negeri tapi kekuatan perang untuk melawan dan mempertahankan diri dari serangan Portugis masih terus digalang. Diberitakan, bahwa saat itu Demak masih sanggup membangun kekuatan militernya terutama angkatan lautnya yang terdiri dari 1000 kapal-kapal layar yang dipersenjatai. Setiap kapal itu mampu memuat 400 prajurit masing-masing mempunyai tugas pengamanan wilayah Nusantara dari serangan Portugis. 
Kalau perlawanan umat Islam terhadap penjajah Portugis di Malaka mengalami kegagalan, namun terhadap penjajah Portugis di Sunda Kelapa (Jakarta) dan Maluku memperoleh hasil yang gemilang. Adalah panglima Fatahillah (menantu Sultan Syarif Hidayatullah) pada tahun 1526 M. memimpin pasukan Demak menyerang Portugis di Sunda Kelapa lewat jalur laut. Mereka berhasil mengepung dan merebutnya dari tangan penjajah Portugis, kemudian diganti namanya menjadi Fathan Mubina diambil dari Quran Surat al-Fath ayat satu. Fathan Mubina diterjemahkan menjadi Jayakarta (Jakarta). Peristiwa ini terjadi pada tanggal 22 Juni 1527 M, yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya kota Jakarta.
Di Maluku, Portugis menghasut dan mengadu domba kerajaan Islam Ternate dan Tidore. Namun kemudian rakyat Ternate sadar, sehingga mereka dibawah pimpinan Sultan Haerun berbalik melawan Portugis. Nampaknya yang menjadi persoalan bukan hanya faktor perdagangan atau ekonomi, tapi juga persoalan penyebaran agama oleh Portugis. Kristenisasi secara besar-besaran terutama pada tahun 1546 dilakukan oleh seorang utusan Gereja Katolik Roma Fransiscus Xaverius dengan sangat ekstrimnya ditengah-tengah penduduk muslim dan di depan mata seorang Sultan Ternate yang sangat saleh, tentu saja membuat rakyat marah dan bangkit melawan Portugis. Lebih marah lagi ketika Sultan Haerun dibunuh secara licik oleh Portugis pada tahun 1570. Rakyat Ternate terus melanjutkan perjuangannya melawan Portugis dibawah pimpinan Babullah, putra Sultan Haerun selama empat tahun mereka berperang melawan Portugis, dan Alhamdulillah berhasil mengusir penjajah Portugis dari Maluku

2. Penjajah Belanda

Belanda pertama kali datang ke Indonesia tahun 1596 berlabuh di Banten dibawah pimpinan Cornelis de Houtman, dilanjutkan oleh Jan Pieterszoon Coen menduduki Jakarta pada tanggal 30 Mei 1619 serta mengganti nama Jakarta menjadi Batavia. Tujuannya sama dengan penjajah Portugis, yaitu untuk memonopoli perdagangan dan menanamkan kekuasaan terhadap kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara. Jika Portugis menyebarkan agama Katolik maka Belanda menyebarkan agama Protestan. Betapa berat penderitaan kaum muslimin semasa penjajahan Belanda selama kurang lebih 3,5 abad. Penindasan, adu domba (Devide et Impera), pengerukan kekayaan alam sebanyak-banyaknya dan membiarkan rakyat Indonesia dalam keadaan miskin dan terbelakang adalah kondisi yang dialami saat itu. Maka wajarlah jika seluruh umat Islam Indonesia bangkit dibawah pimpinan para ulama dan santri di berbagai pelosok tanah air, dengan persenjataan yang sederhana: bambu runjing, tombak dan golok. Namun mereka bertempur habis-habisan melawan orang-orang kafir Belanda dengan niat yang sama, yaitu berjihad fi sabi lillah. Hanya satu pilihan mereka : Hidup mulia atau mati Syahid. Maka pantaslah almarhum Dr. Setia Budi (1879-1952) mengungkapkan dalam salah satu ceramahnya di Jogya menjelang akhir hayatnya antara lain mengatakan : “Jika tidak karena pengaruh dan didikan agama Islam, maka patriotisme bangsa Indonesia tidak akan sehebat seperti apa yang diperlihatkan oleh sejarahnya sampai kemerdekaannya”. 
Sejarah telah mencatat sederetan pahlawan Islam Indonesia dalam melawan Belanda yang sebagian besar adalah para Ulama atau para kyai antara lain : 
Di Pulau Jawa misalnya Sultan Ageng Tirtayasa, Kiyai Tapa dan Bagus Buang dari kesultanan Banten, Sultan Agung dari Mataram dan Pangeran Diponegoro dari Jogjakarta memimpin perang Diponegoro dari tahun 1825-1830 bersama panglima lainnya seperti Basah Marto Negoro, Kyai Imam Misbah, Kyai Badaruddin, Raden Mas Juned, dan Raden Mas Rajab. Konon dalam perang Diponegoro ini sekitar 200 ribu rakyat dan prajurit Diponegoro yang syahid, dari pihak musuh tewas sekitar 8000 orang serdadu bangsa Eropa dan 7000 orang serdadu bangsa Pribumi. Dari Jawa Barat misalnya Apan Ba Sa’amah dan Muhammad Idris (memimpin perlawanan terhadap Belanda sekitar tahun 1886 di daerah Ciomas)
Di pulau Sumatra tercatat nama-nama : Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Tambusi (Memimpin perang Padri tahun 1833-1837), Dari kesultanan Aceh misalnya : Teuku Syeikh Muhammad Saman atau yang dikenal Teuku Cik Ditiro, Panglima Polim, Panglima Ibrahim, Teuku Umar dan istrinya Cut Nyak Dien, Habib Abdul Rahman, Imam Leungbatan, Sultan Alaudin Muhammad Daud Syah, dan lain-lain.
Di Kalimantan Selatan, rakyat muslim bergerak melawan penjajah kafir Belanda yang terkenal dengan perang Banjar, dibawah pimpinan Pangeran Antasari yang didukung dan dilanjutkan oleh para mujahid lainnya seperti pangeran Hidayat, Sultan Muhammad Seman (Putra pangeran Antasari), Demang Leman dari Martapura, Temanggung Surapati dari Muara Teweh, Temanggung Antaludin dari Kandangan, Temanggung Abdul jalil dari Amuntai, Temanggung Naro dari buruh Bahino, Panglima Batur dari Muara Bahan, Penghulu Rasyid, Panglima Bukhari, Haji Bayasin, Temanggung Macan Negara, dan lain-lain. Dalam perang Banjar ini sekitar 3000 serdadu Belanda tewas.
Di Maluku Umat Islam bergerak juga dibawah pimpinan Sultan Jamaluddin, Pangeran Neuku dan Said dari kesultanan Ternate dan Tidore.
Di Sulawesi Selatan terkenal pahlawan Islam Indonesia seperti Sultan Hasanuddin dan Lamadu Kelleng yang bergelar Arung Palaka.
Sederetan Mujahid-mujahid lain disetiap pelosok tanah air yang belum diangkat namanya atau dicatat dalam buku sejarah adalah lebih banyak dari pada yang telah dikenal atau sudah tercatat dalam buku-buku sejarah. Mereka sengaja tidak mau dikenal, khawatir akan mengurangi keikhlasannya di hadapan Allah. Sebab mereka telah betul-betul berjihad dengan tulus demi menegakkan dan membela Islam di tanah air.

3. Penjajahan Jepang
Pendudukan Jepang di Indonesia diawali di kota Tarakan pada tanggal 10 januari 1942. Selanjutnya Minahasa, Balik Papan, Pontianak, Makasar, Banjarmasin, Palembang dan Bali. Kota Jakarta berhasil diduduki tanggal 5 Maret 1942. 
Untuk sementara penjajah Belanda hengkang dari bumi Indonesia, diganti oleh penjajah Jepang. Ibarat pepatah “Lepas dari mulut harimau jatuh ke mulut buaya”, yang ternyata penjajah Jepang lebih kejam dari penjajah manapun yang pernah menduduki Indonesia. Seluruh kekayaan alam dikuras habis dibawa ke negerinya. Bangsa Indonesia dikerja paksakan (Romusa) dengan ancaman siksaan yang mengerikan seperti dicambuk, dicabuti kukunya dengan tang, dimasukkan kedalam sumur, para wanita diculik dan dijadikan pemuas nafsu sex tentara Jepang (Geisha).
Pada awalnya Jepang membujuk rayu bangsa Indonesia dengan mengklaim dirinya sebagai saudara tua Bangsa Indonesia (ingat gerakan 3 A yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pemimpin Asia). Mereka juga paham bahwa bangsa Indonesia kebanyakan beragama Islam. Karena itu pada tanggal 13 Juli 1942 mereka mencoba menghidupkan kembali Majlis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang telah terbentuk pada pemerintahan Belanda (September 1937). Tapi upaya Jepang tidak banyak ditanggapi oleh tokoh-tokoh Islam. Banyak tokoh-tokoh Islam tidak mau kooperatif dengan pemerintah penjajah Jepang bahkan melakukan gerakan bawah tanah misalnya dibawah pimpinan Sutan Syahrir dan Amir Syarifuddin.
Selain itu, Jepang membubarkan organisasi-organisasi yang bersifat politik atau yang membahayakan Jepang yang dibentuk semasa Belanda, kemudian sebagai gantinya dibentuklah organisasi-organisasi baru misalnya Putera (Pusat Tenaga Rakyat), Cuo Sangi In (Badan pengendali politik), Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa), Seinendan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, Peta dan lain-lain. Motif utama dibentuknya organisasi-organisasi tersebut hanyalah sebagai kedok saja yang ternyata untuk kepentingan penjajah Jepang juga. Namun bangsa kita sudah cerdas justru organisasi-organisasi tersebut sebaliknya dimanfaatkannya untuk melawan penjajah Jepang. Sebagai contoh adalah pembentukan tentara PETA (Pembela Tanah Air) pada tanggal 3 Oktober 1943 di Bogor yang merupakan cikal bakal adanya TNI. Terbentuknya memang atas persetujuan penjajah Jepang yang didukung oleh para alim ulama. Tercatat sebagai pendirinya adalah KH.Mas Mansur, Tuan Guru H. Yacob, HM.Sodri, KH.Adnan, Tuan guru H.Kholid, KH.Djoenaedi, Dr.H.Karim Amrullah, H.Abdul Madjid dan U. Muchtar. Mereka betul-betul memanfaatkan PETA ini untuk kepentingan perjuangan bangsa. PETA saat itu terdiri dari 68 batalion yang masing-masing dipimpin oleh para alim ulama. Para Bintaranya adalah para pemuda Islam, dan panji-panji tentara PETA adalah bulan bintang putih di atas dasar merah. Tanggal 5 Oktober 1945 terbentuklah BKR (Barisan Keamanan Rakyat) yang sebagian besar pimpinannya adalah berasal dari PETA. BKR kemudian menjadi TKR dan selanjutnya TNI. Jadi TNI tidak mungkin ada jika PETA yang terdiri dari 68 bataliyon yang dipimpin oleh para ulama tersebut tidak ada.
Namun ada beberapa organisasi bentukan Jepang yang sangat kentara merugikan dan bahkan berbuat aniaya terhadap bangsa Indonesia. Misalnya melalui Jawa Hokokai rakyat secara paksa untuk mengumpulkan padi, permata, besi tua serta menanam jarak yang hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah pendudukan Jepang, pelecehan, penghinaan terhadap agama Islam dan umat Islam sudah terang-terang. Maka umat Islam di berbagai daerah bangkit menentang penjajah Jepang, diantaranya:
a. Pemberontakan Cot Pileng di Aceh
Perlawanan ini dipimpin oleh seorang ulama muda bernama Tengku Abdul Jalil, guru ngaji di Cot Pileng pada tanggal 10 November 1942. Sebabnya karena tentara Jepang melakukan penghinaan terhadap umat Islam Aceh dengan membakar masjid dan membunuh sebagian jamaah yang sedang salat subuh.
b. Pemberontakan Rakyat Sukamanah 
Perlawanan ini dipimpin oleh KH. Zaenal Mustafa, pemimpin pondok pesantren di Sukamanah Singaparna Tasik Malaya pada tanggal 25 februari 1944. Penyebabnya karena para santrinya dipaksa untuk melakukan Seikirei, menghormat kepada kaisar Jepang dengan cara membungkukkan setengah badan ke arah matahari. Ini tentu saja pelanggaran aqidah Islam.
c. Pemberontakan di Indramayu
Perlawanan ini dipimpin oleh H. Madriyas. Sebabnya karena rakyat tidak tahan terhadap kekejaman yang dilakukan tentara Jepang.
d. Pemberontakan Teuku Hamid di Aceh
Perlawanan ini dipimpin oleh Teuku Hamid pada bulan November 1944.
e. Pemberontakan PETA di Blitar
Perlawanan ini dipimpin oleh seorang komandan Pleton PETA yang bernama Supriadi pada tahun 14 Februari 1945 di Blitar, karena mereka tidak tahan melihat kesengsaraan rakyat di daerah dan banyak rakyat yang korban karena dikerjapaksakan (Romusha).

4. Sekutu dan NICA

Tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia baru saja diproklamirkan, tanggal 15 september 1945 datang lagi persoalan baru, yaitu datangnya tentara sekutu yang diboncengi NICA (Nederland Indies Civil Administration). Mereka datang dengan penuh kecongkakan seolah-olah paling berhak atas tanah Indonesia sebagai bekas jajahannya. Kedatangan mereka tentu saja mendapat reaksi dari seluruh bangsa Indonesia. Seluruh umat Islam bergerak kembali dengan kekuatan senjata seadanya melawan tentara sekutu dan NICA yang bersenjatakan lengkap dan modern. Perlawanan terhadap sekutu dan NICA antara lain: Dengan taktik perang gerilya, pertempuran arek-arek Surabaya, Bandung lautan Api, pertempuran di Ambarawa dan lain-lain.
Arsitek perang gerilya adalah Jendral Sudirman nama yang tidak asing lagi bagi bangsa Indonesia. Beliau sebagai panglima besar TNI berlatar belakang santri. Pernah jadi da’i atau guru agama di daerah Cilacap Banyumas sekitar tahun 1936-1942. Berkarir mulai dari kepanduan Hizbul Wathan dan aktif dalam pengajian-pengajian yang diadakan oleh Muhammadiyah. Beliau pada sebagian hidupnya adalah untuk berjuang, dan bahkan dalam kondisi sakit sekalipun beliau terus memimpin perang gerilya ke hutan-hutan.
Sedangkan pertempuran arek-arek Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo. Dengan kumandang takbir, beliau mengobarkan semangat berjihad melawan tentara Inggris di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Karena dahsyatnya pertempuran tersebut, maka tanggal tersebut dikenang sebagai hari pahlawan. Beliau tercatat pula dalam sejarah sebagai arsitek bom syahid. Dalam kurun waktu perjuangan tahun 1945–1949 beliau membentuk pasukan berani mati, yakni pasukan bom syahid yang siap mengorbankan jiwanya untuk menghancurkan tentara sekutu dan Belanda.
Bandung lautan api adalah pertempuran dahsyat di Bandung Utara, kemudian di Bandung Selatan dibawah pimpinan Muhammad Toha dan Ramadhan .


E. Peranan Umat Islam dalam Mempersiapkan dan Meletakkan Dasar-dasar Indonesia Merdeka.

Dalam upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, tidak disangsikan lagi peran kaum muslimin terutama para ulama. Mereka berkiprah dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk tanggal 1 maret 1945. Lebih jelas lagi ketika Badan ini membentuk panitia kecil yang bertugas merumuskan tujuan dan maksud didirikannya negara Indonesia. Panitia terdiri dari 9 orang yang semuanya adalah muslim atau para ulama kecuali satu orang beragama Kristen. Mereka adalah Ir. Soekarno, Drs.Moh.Hatta, Mr.Moh.Yamin, Mr.Ahmad Subardjo, Abdul Kahar Mujakir, Wahid Hsyim, H.Agus Salim, Abi Kusno Tjokrosuyono dan A.A. Maramis (Kristen)
Meski dalam persidangan-persidangan merumuskan dasar negara Indonesia terjadi banyak pertentangan antar (mengutip istilah Endang Saefudin Ansori dalam bukunya Piagam Jakarta) kelompok nasionalis Islamis dan kelompok nasionalis sekuler. Kelompok Nasionalis Islamis antara lain KH. Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, KH.Wahid Hasyim, Ki Bagus dan Abi Kusno menginginkan agar Islam dijadikan dasar negara Indonesia. Sedangkan kelompok nasionalis sekuler dibawah pimpinan Soekarno menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk itu netral dari agama. Namun Akhirnya terjadi sebuah kompromi antara kedua kelompok sehingga melahirkan sebuah rumusan yang dikenal dengan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, yang berbunyi : 
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syareat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan itu disetujui oleh semua anggota dan kemudian menjadi bagian dari Mukaddimah UUD 45. Jadi dengan demikian Republik Indonesia yang lahir tanggal 17 Agustus 1945 adalah republik yang berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syareat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Meskipun keesokan harinya 18 Agustus 1945 tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu dihilangkan diganti dengan kalimat “Yang Maha Esa”. Ini sebagai bukti akan kebesaran jiwa umat Islam dan para ulama. Muh. Hatta dan Kibagus Hadikusumo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan” Yang Maha Esa” tersebut tidak lain adalah tauhid.
Saat proklamasipun peran umat Islam sangat besar. 17 Agustus 1945 itu bertepatan dengan tangal 19 Ramadhan 1364 H. Proklamasi dilakukan juga atas desakan-desakan para ulama kepada Bung Karno. Tadinya Bung Karno tidak berani. Saat itu Bung Karno keliling menemui para ulama misalnya para ulama di Cianjur Selatan, Abdul Mukti dari Muhammadiyah, termasuk Wahid Hasyim dari NU. Mereka mendesak agar Indonesia segera diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.
Demikian penting peran ulama di mata Bung Karno. Setelah Indonesia diproklamasikan, Bung karno masih terus berkeliling terutama minta dukungan para ulama dan rakyat Aceh. Di bawah pimpinan ulama-ulama Aceh seperti Daud Beureuh, Teuku Nyak Arief, Mr. Muhammad Hasan, M.Nur El Ibrahimy, Ali Hasyimi dan lain-lain, rakyat Aceh segera menyambut dengan gegap gempita. Dukungan mereka bukan hanya lisan tapi juga berbentuk sumbangan materi, yaitu berupa uang 130.000 Straits Dollar dan emas seberat 20 kg untuk pembelian pesawat terbang.
Saat itu Soekarno sempat berjanji di hadapan Daud Beureuh, bahkan sampai mengucapkan sumpah. ”Demi Allah, Wallahi, saya akan pergunakan pengaruh saya agar nanti rakyat Aceh benar-benar dapat melaksanaan syari’at Islam”, demikian ucapan Soekarno untuk meyakinkan Daud Beureuh, bahwa jika Aceh bersedia membantu perjuangan kemerdekaan, syari’at Islam akan diterapkan di tanah Rencong ini. Tapi janji itu hanya sekedar janji, tidak pernah diwujudkan. Inilah yang menyebabkan Daud Beureuh kemudian memberontak kepada pemerintah pusat dan bergabung dengan S.M.Kartosuwiryo yang juga dikecewakan oleh Soekarno, teman seperguruannya waktu nyantri di HOS Cokroaminoto.
Sesungguhnya perjuangan para ulama begitu besar dalam mengantarkan Indonesia merdeka tidak lepas dari motivasi bagaimana Indonesia yang akan dibangun ini harus berdasarkan syari’at Islam. Namun banyak dari golongan nasionalis meski mereka beragama Islam (misalnya Soekarno dkk) tidak setuju dengan cita-cita para ulama di atas. Kelompok Nasionalis inilah sangat berperan dalam penghapusan 7 kata dalam piagam Jakarta. Inilah yang kemudian menjadi ganjalan dan kekecewaan bagi para ulama. Sehingga beberapa tokoh Islam seperti Kartosuwiryo (Jawa Barat), Kahar Muzakir (Sulawesi Selatan), Letnan I Ibnu Hajar (Kalimantan Selatan) dan Daud Beureuh (Aceh) terpaksa harus angkat senjata berjuang kembali untuk mewujudkan NII yang dicita-citakan, meskipun mereka kemudian dicap sebagai pemberontak.

F. Peranan Organisasi-organisasi Islam dan Partai-partai Politik Islam

Dalam perjuangan membela bangsa, Negara dan menegakkan Islam di Indonesia, Umat Islam mendirikan berbagai organisasi dan partai politik dengan corak dan warna yang berbeda-beda. Ada yang bergerak dalam bidang politik, sosial budaya, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Namun semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memajukan bangsa Indonesia khususnya umat Islam dan melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Tercatat dalam sejarah, bahwa dari lembaga-lembaga tersebut telah lahir para tokoh dan pejuang yang sangat berperan baik di masa perjuangan mengusir penjajah, maupun pada masa pembangunan.

1. Sarekat Islam (SI)
Sarekat Islam (SI) pada awalnya adalah perkumpulan bagi para pedagang muslim yang didirikan pada akhir tahun 1911 di Solo oleh H. Samanhudi. Nama semula adalah Sarekat Dagang Islam (SDI). Kemudian tanggal 10 Nopember 1912 berubah nama menjadi Sarekat Islam (SI). H.Umar Said Cokroaminoto diangkat sebagai ketua, sedangkan H.Samanhudi sebagai ketua kehormatan. Latar belakang didirikannya organisasi ini pada awalnya untuk menghimpun dan memajukan para pedagang Islam dalam rangka bersaing dengan para pedagang asing, dan juga membentengi kaum muslimin dari gerakan penyebaran agama Kristen yang semakin merajalela. Dengan nama Sarekat Islam dibawah pimpinan H.O.S. Cokroaminoto organisasi ini semakin berkembang karena mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Daya tarik utamanya adalah asas keislamannya. Dengan SI mereka (umat Islam) yakin akan dibela kepentingannya.
Keanggotaan SI terbuka untuk semua golongan dan suku bangsa yang beragama Islam. Berbeda dengan Budi Utomo yang membatasi keanggotaannya pada suku bangsa tertentu (Jawa). Sehingga banyak sejarawan mengatakan bahwa tanggal berdirinya SI ini lebih tepat disebut sebagai Hari Kebangkitan Nasional, dan bukan tahun 1908 dengan patokan berdirinya Budi Utomo. Karena ruang lingkup Budi Utomo hanyalah pulau Jawa, bahkan hanya etnis Jawa Priyayi. Sedangkan SI mempunyai cabang-cabang di seluruh Indonesia. Jadi layak disebut “Nasional”.
Secara lahir SI tidak menyatakan diri sebagai organisasi partai politik. Tetapi dalam sepak terjangnya jelas kelihatan sebagai organisasi politik. Kegiatan politik dilakukan dengan sangat hati-hati dan bertahap. Dalam kongres tahun 1914, Cokroaminoto mengatakan bahwa SI akan bekerjasama (kooperatif) dengan pemerintah dan tidak berniat melawan pemerintah. Dua tahun kemudian dalam kongresnya di Bandung, dia melancarkan kritik terhadap praktek kolonialisme yang telah menyengsarakan rakyat. Dalam kongres itu SI menuntut supaya Indonesia diberi pemerintahan sendiri dan rakyat diberi kesempatan untuk duduk dalam pemerintahan. Semakin lama sikap SI semakin keras. Abdul Muis salah satu tokoh SI mengatakan, jika tuntutan-tuntutan itu tidak diindahkan pemerintah (penjajah), anggota SI bersedia membalas kekerasan dengan kekerasan. Pada waktu pemerintah mendirikan Volksraad (Dewan Rakyat), SI mendudukkan wakilnya dalam dewan itu, antara lain Cokroaminoto dan H. Agus Salim. Setelah ternyata Volksrad tidak bisa dipakai sebagai lembaga untuk memperjuangkan kemerdekaan, SI pun menarik wakilnya. Demikian SI beralih ke strategi non-kooperatif. 
Pada kongres 1917, SI mulai dimasuki pengaruh lain, yaitu dengan masuknya orang-orang yang berfaham Marxis (komunis) seperti Semaun dan Darsono. Bahkan pada kongresnya yang ketiga tahun 1918 pengaruh Semaun semakin kuat. Tetapi SI masih membiarkannya demi persatuan dan kesatuan bangsa yang saat itu sangat diperlukan dalam menghadapi pemerintah penjajah. Pada tangal 10 Oktober 1921 dalam kongres SI yang ke-6 H. Agus Salim dan Abdul Muis merangkap menjadi anggota dan pengurus mencetuskan perlunya disiplin partai dalam tubuh SI, antara lain seorang anggota SI tidak boleh merangkap menjadi anggota atau pengurus di partai lain. Ini tujuan sebenarnya adalah untuk membersihkan barisan SI dari unsur-unsur komunis. Dengan disetujuinya gagasan ini akhirnya Semaun dan Darsono keluar dari SI. Tapi kemudian SI terpecah menjadi dua, yaitu SI Merah dan SI Putih. SI Merah dipimpin oleh Semaun berpusat di Semarang dan berazaskan Komunis. Adapun SI Putih dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto berazaskan Islam.
Pada Kongres SI ke-7. SI Putih berubah nama menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). Pada tahun 1927 nama Partai Sarekat Islam (PSI) ditambah dengan kata Indonesia, sehingga menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Hanya sangat disayangkan partai ini kemudian menjadi terpecah belah. Ada PSII yang dipimpin oleh Sukiman, PSII Kartosuwiryo, PSII Abikusno, dan PSII H. Agus Salim.

2. Muhammadiyah
Muhammadiyah secara etimologi artinya pengikut Nabi Muhammad. Adalah sebuah organisasi non-politis yang bertujuan mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad saw; memberantas kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama (bid’ah) dan memajukan ilmu agama Islam di kalangan anggotanya. Organisasi ini didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 Nopember 1912. Dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah yang baru, telah disesuaikan dengan UU no.8 tahun 1985 dan hasil Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta pada tanggal 7-11 Desember 1985, Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang berakidah Islam dan bersumber pada al-Quran dan Sunnah. Sifat gerakannya adalah non-politik, tapi tidak melarang anggotanya memasuki partai politik. Hal ini dicontohkan oleh pendirinya sendiri, KH Ahmad Dahlan, dimana beliau juga adalah termasuk anggota Sarekat Islam.
Banyak anggota Muhammadiyah yang berjuang baik pada masa penjajahan Belanda, Jepang, masa mempertahankan kemerdekaan, masa Orde Lama, Orde Baru dan Masa Reformasi. Mereka tersebar di berbagai organisasi pergerakan, organisasi partai politik dan lembaga-lembaga negara. Tokoh-tokoh Muhammadiyah yang kita kenal seperti KH. Mas Mansur, Prof. Kahar Muzakir, Dr. Sukirman Wirjosanjoyo adalah para pejuang yang tidak asing lagi. Demikian pula seperti Buya Hamka, KH AR. Fakhruddin, Dr. Amin Rais, Dr. Syafi’i Ma’arif dan Dr. Din Syamsudin adalah tokoh–tokoh Muhammadiyah yang sangat berperan dalam pentas nasional Indonesia.
Bidang-bidang yang ditangani Muhammadiyah antara lain : 
a. Sosial
Dalam bidang sosial Muhammadiyah mendirikan :
1) Panti asuhan untuk anak yatim piatu
2) Bank Syari’ah untuk membantu pengusaha lemah
3) Organisasi wanita yang bernama Aisiyah dan organisassi kepanduan Hizbul wathan, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan ikatan Pelajar Muhammadiyah
b. Pendidikan
Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Data tahun 1985 Muhammadiyah sudah memiliki 12400 lembaga pendidikan yang terdiri dari 37 perguruan tinggi dan sisanya adalah TK sampai SLTA. Tahun 1990 jumlah perguruan tinggi Muhammadiyah bertambah menjadi 78 buah.
c. Kesehatan
Dalam bidang kesehatan Muhammadiyah mendirikan Poliklinik, Rumah Sakit dan Rumah Bersalin. Data tahun 1990 telah memiliki 215 Rumah Sakit, Poliklinik dan Rumah Bersalin.

3. Al Irsyad
Organisasi ini berdiri tanggal 6 September 1914 di Jakarta, dua tahun setelah Muhammadiyah berdiri, dan bisa dibilang sebagai sempalan dari Jami’atul Khair. Diantara tokoh al-Irsyad yang terkenal adalah syeikh Ahmad Surkati, berasal dari Sudan yang semula adalah pengajar di Jami’atul Khair. Al Irsyad ini mengkhususkan diri dalam perbaikan (pembaharuan) agama kaum muslimin khususnya keturunan Arab Sebagian tokoh Muhammadiyah pada awal berdirinya juga adalah kader-kader yang dibina dalam lembaga pendidikan AlIrsyad. Saat itu al-Irsyad sudah memiliki Madrasah Awaliyah (3 tahun), Madrasah Ibtidaiyah (4 tahun), Madrasah Tajhiziyah (2tahun), dan Madrasah Mu’allimin yang dikhususkan untuk mencetak guru.
Al-Irsyad bergerak bukan hanya dalam bidang pendidikan, tapi juga bidang-bidang lain seperti rumah sakit, panti asuhan dan rumah yatim piatu.

4. Nahdlatul Ulama
(NU) artinya kebangkitan para ulama. Adalah sebuah Organisasi sosial keagamaan yang dipelopori oleh para ulama atau kiyai. Mereka itu ialah K.H.Hasyim Asy’ari, K.H.Wahab Hasbullah, K.H.Bisri Syamsuri, K.H.Mas Alwi , dan K.H.Ridwan. Lahir di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 dan kini menjadi salah satu organisai dan gerakan Islam terbesar di tanah air. Bertujuan mengupayakan berlakunya ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah Waljama’ah dan penganut salah satu dari empat mazhab fiqih (Imam Hanafi, Imam Syafi’i, Imam Hambali dan Imam Maliki).
Pada mulanya NU ini tidak mencampuri urusan politik. Ia lebih memfokuskan diri pada pengembangan dan pemantapan paham keagamaannya dalam masyarakat yang saat itu sedang gencar-gencarnya penyebaran faham Wahabiyah yang dianggap membahayakan paham ahli Sunnah Waljama’ah. Hal ini tersirat dalam salah satu hasil keputusan kongresnya di Surabaya pada bulan Oktober 1928.
NU semakin berkembang dengan cepat. Pada tahun 1935 telah memiliki 68 cabang dengan anggota 6700 orang. Pada kongres tahun 1940 di Surabaya dinyatakan berdirinya organisasi wanita NU atau Muslimat dan Pemuda Anshar.
Pada perkembangan selanjutnya, NU mengubah haluannya. Selain sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan, juga mulai ikut dalam kehidupan politik. Tahun 1937 bergabung dengan Majlis Islam A’la Indonesia (MIAI). Hal ini terus berlangsung sampai dibubarkannya pada masa penjajahan Jepang tahun 1943, yang kemudian diganti Masyumi. Dalam Masyumi, NU adalah bagian yang sangat penting sampai tahun 1952. Dalam Muktamarnya yang ke 19 tanggal 1 Mei 1952 menyatakan diri keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik tersendiri. Kemudian NU bersama dengan PSII dan Perti membentuk Liga Muslim Indonesia sebagai wadah kerja sama partai politik dan organisasi Islam. Dalam Pemilu tahun 1955 NU muncul sebagai partai politik terbesar ke tiga. Pada masa orde baru NU bersama partai politik lainnya (PSII, Parmusi, Perti) berfungsi dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemudian sejak tahun 1984 NU menyatakan diri kembali ke khittah 1926, artinya melepaskan diri dari kegiatan politik, meskipun secara pribadi-pribadi anggotanya tetap ikut berkiprah dalam berbagai partai politik.
Pada masa reformasi (1999) para tokoh NU yang dimotori oleh KH. Abdurrahman Wahid mendirikan partai politik, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kemudian termasuk 5 besar pemenang Pemilu pada tahun tersebut. Melalui poros tengah, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai pemimpin NU saat itu berhasil menjadi orang nomor satu di RI, meskipun hanya berumur satu tahun.
Peranan NU sebagai organisasi dalam perjuangan mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan tidak diragukan lagi. Bahkan para kyai dan santri memikul senjata (bambu runcing atau golok) untuk berjihad fi sabilillah. Tercatat dalam sejarah tanggal 23 Oktober 1945 NU mengeluarkan Resolusi Jihad untuk melawan tentara penjajah.

5. Majlis Islam A’la Indonesia (MIAI)
MIAI ini sebenarnya berdiri pada masa pemerintahan Belanda, yaitu tanggal 21 September 1937 di Surabaya sebagai organisasi federasi yang diprakarsai oleh K.H. Mas Mansur, K.H. Ahmad Dahlan (Muhammadiyah), K.H. Wahab Hasbullah (NU) dan Wondoamiseno (PSII).
Tujuan didirikan MIAI ini adalah agar semua umat Islam mempunyai wadah tempat membicarakan dan memutuskan semua soal yang dianggap penting bagi kemaslahatan umat dan agama Islam. Keputusan yang diambil MIAI harus dilaksanakan oleh semua organisasi yang menjadi anggotanya.
Pembentukan MIAI mendapat sambutan dari berbagai organisasi Islam di Indonesia seperti PSII, Muhammadiyah, NU, Persis, dan organisasi-organisasi yang lebih kecil lainnya. Pada waktu dibentuk anggotanya hanya 7 organisasi, tapi empat tahun kemudian jumlahnya sudah mencapai duapuluh.
Pada akhir pemerintahan Hindia Belanda MIAI memberikan dukungan terhadap aksi Indonesia berparlemen yang dicanangkan oleh GAPI (Gabungan Politik Indonesia). Pada waktu GAPI menyusun rencana konstitusi untuk Indonesia, MIAI menghendaki agar yang menjadi kepala negara adalah orang Indonesia yang beragama Islam dan dua pertiga dari menteri-menteri harus orang Islam.
Ketika Jepang datang ke Indonesia seluruh organisasi yang ada di Indonesia dibekukan, termasuk MIAI. Tapi khusus MIAI tanggal 4 September 1942 diperbolehkan aktif kembali. Jepang melihat bahwa MIAI bersifat kooperatif dan tidak membahayakan. Selain itu Jepang berharap dapat memanfaatkan MIAI ini untuk memobilisasi gerakan umat Islam guna menopang kepentingan penjajahannya. Selain itu, Jepang juga membantu perkembangan kehidupan agama. Kantor urusan agama yang pada masa Belanda diketuai oleh seorang orientalis Belanda, diubah oleh Jepang menjadi Shumubu (Kantor Urusan Agama) yang dipimpin oleh orang Indonesia, yaitu K.H. Hasyim Asy’ari. Umat Islam pada saat itu juga diizinkan membentuk Hizbullah yang memberikan pelatihan kemiliteran bagi para pemuda Islam, yang dipimpin oleh K.H.Zaenal Arifin. Demikian pula diizinkan mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh K.H. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dan Moh. Hatta.
MIAI berkembang menjadi organisasi yang cukup penting pada masa pendudukan Jepang. Para tokoh Islam dan para Ulama memanfaatkannya sebagai tempat bermusyawarah membahas masalah-masalah yang penting yang dihadapi umat Islam. Semboyannya terkenal Berpegang teguhlah kepada tali Allah dan janganlah bercerai berai.

Diantara tugas MIAI ialah:
a. Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia 
b. Mengharmoniskan Islam dengan kebutuhan perkembangan zaman

MIAI juga menerbitkan majalah tengah bulanan yang bernama Suara MIAI. Meskipun pada awalnya MIAI tidak menyentuh kegiatan politik, tetapi dalam perkembangan selanjutnya kegiatan-kegiatannya tidak bisa lagi dipisahkan dengan politik yang bisa membahayakan pemerintah Jepang. Akhirnya pada tanggal 24 Oktober 1943 MIAI dibubarkan. Sebagai gantinya berdirilah Masyumi.

6. Masyumi
Masyumi kepanjangan dari Majlis Syura Muslimin Indonesia berdiri tahun 1943. Dalam Muktamar Islam Indonesia tanggal 7 Nopember 1945 disepakati bahwa Masyumi adalah sebagai satu-satunya partai Islam untuk rakyat Indonesia. Saat itu juga Masyumi mengeluarkan maklumat yang berbunyi :” 60 Milyoen kaum muslimin Indonesia siap berjihad fi sabilillah “, Pernyataan ini direkam dengan baik oleh harian Kedaulatan Rakyat pada tanggal 8 Nopember 1945. Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Mas Mansur dan didampingi K.H.Hasyim Asy’ari. Tergabung dalam organisasi ini adalah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, dan Sarekat Islam. Tokoh-tokoh lain yang penting misalnya Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Wahab dan tokoh-tokoh muda lainnya misalnya Moh. Natsir, Harsono Cokrominoto, dan Prawoto Mangunsasmito.
Visi Masyumi bahwa setiap umat Islam diwajibkan jihad Fi sabilillah dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang politik. Para pemuda Islam, khususnya para santri dipersiapkan untuk berjuang secara fisik maupun politis. Masyumi dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1960. Sementara organisasi-organisasi yang semula bergabung dalam Masyumi sudah mengundurkan diri sebelumnya, seolah-olah mereka tahu bahwa Masyumi akan dibubarkan.

7. Mathla’ul Anwar
Organisasi ini berdiri tahun 1905 di Marus, Menes Banten. Bergerak dalam bidang sosial keagamaan dan pendidikan. Pendirinya adalah KH. M. Yasin. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pendidikan Islam khususnya di kalangan masyarakat sekitar Menes Banten. Aspirasi politik organisasi ini pernah disalurkan melalui Sarekat Islam (SI), tapi perkembangan selanjutnya organisasi ini menjadi netral, artinya tidak ikut dalam kegiatan politik, tapi hanya mengkhususkan diri pada kegiatan sosial dan pengembangan pendidikan Agama. Berkat memfokuskan diri pada pendidikan, organisasi ini sekarang sudah menjadi organisasi berskup nasional. Lembaga-lembaga pendidikannya berupa madrasah-madrasah dari mulai TK sampai Madrasah Aliyah (setingkat SMA) tersebar di seluruh Nusantara.

8. Persatuan Islam (Persis)
Persis adalah organisasi sosial pendidikan dan keagamaan. Didirikan pada tanggal 17 September 1923 di Bandung atas prakarsa KH. Zamzam dan Muhammad Yunus, dua saudagar dari kota Palembang. Organisasi ini diketuai pertama kali oleh A. Hassan, seorang ulama yang terkenal sebagai teman dialog Bung Karno ketika ia dipenjara. Bung Karno banyak berdialog dengan A.Hassan lewat surat-suratnya. Pemikiran-pemikiran keagamaan Bung Karno selain dari HOS Cokroaminoto, juga banyak berasal dari A.Hassan ini.

. Diantara tujuan Persis ini adalah :
a. Mengembalikan kaum Muslimin kepada Al-Quran dan Sunnah (hadis nabi)
b. Menghidupkan ruh jihad dan ijtihad dalam kalangan umat Islam 
c. Membasmi bid’ah, khurafat dan takhayul, taklid dan syirik dalam kalangan umat Islam
d. Memperluas tersiarnya tabligh dan dakwah Islam kepada segenap lapisan masyarakat
e. Mendirikan madrasah atau pesantren untuk mendidik putra-putri muslim dengan dasar Quran dan Sunnah.

9. Organisasi Pelajar, Mahasiswa dan Kepemudaan Islam
Organisasi pelajar, mahasiswa dan kepemudaan Islam sangat besar sekali peranannya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan memajukan bangsa Indonesia. Jong Islamiten Bond (JIB) misalnya lahir tahun 1925 yang telah melahirkan tokoh-tokoh nasional seperti M. Natsir, Moh.Roem, Yusuf Wibisono, Harsono Tjokroaminoto, Syamsul Ridjal dan lain sebagainya.
Dari masa-masa tahun enam puluhan hingga kini peran kepemudaan Islam lebih didominasi oleh organisasi-organisasi seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) lahir 5 Pebruari 1947, PII (Pelajar Islam Indonesia), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah). Organisasi-organisasi pelajar dan kemahasiswaan tersebut telah melahirkan banyak pemimpin nasional, antara lain misalnya Akbar Tanjung (mantan Ketua DPR) dan Nurcholis Majid Almarhum (Ketua Yayasan Paramadina) adalah Alumni HMI; Din Syamsudin (Sekjen MUI) adalah alumni IMM; Muhaimin Iskandar (Ketua PKB) adalah alumni PMII, dan banyak lagi contoh-contoh lain dari tokoh-tokoh nasional yang dikader oleh organisasi-organisasi kemahasiswaan di atas.
Baik secara pribadi ataupun secara organisasi para anggota dan alumni organisasi tersebut di atas banyak terlibat dalam berbagai gerakan nasional. Misalnya pada masa krisis Zaman Orde Lama, saat mereka berhadapan dengan Gerakan Komunis. Mereka sangat kuat mengkritisi rezim Soekarno. Rezim Soekarno tumbang diganti dengan Orde Baru yang tidak terlepas dari peran pemuda dan mahasiswa yang menamakan dirinya dengan Angkatan 66. Angkatan 66 ini sebagian besar adalah juga para anggota dari berbagai organisasi mahasiswa Islam. Sebut saja misalnya Fahmi Idris, Ekky Syahruddin, Abdul Gafur, Mar’i Muhammad, Akbar Tanjung dan lain sebagainya. Demikian pula di akhir zaman Orde Baru, mereka dapat mewarnai Gedung DPR/MPR sehingga ada istilah “hijau royo-royo” dan banyak juga yang direkrut untuk mengisi Kabinet Soeharto.
Menjelang kejatuhan Orde Baru, para pemuda dan mahasiswa atau pelajar Islam, baik yang tergabung dalam HMI, PMII, PII, IPPNU, KAPI, KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), GPI (Gerakan Pemuda Islam) dan Pemuda Anshar turut aktif mengambil bagian dalam menumbangkan Rezim Soeharto.

10. Departemen Agama
Departemen Agama dulu namanya Kementerian Agama. Didirikan pada masa Kabinet Syahrir yang mengambil keputusan tanggal 3 Januari 1946, dengan Menteri Agama yang pertama adalah M. Rasyidi. Tujuan dan fungsi Departemen Agama yang dirumuskan pada tahun 1967 sebagai berikut :
a. Mengurus serta mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah serta membimbing perguruan-perguruan agama.
b. Mengikuti dan memperhatikan hal yang bersangkutan dengan agama dan keagamaan.
c. Memberi penerangan dan penyuluhan agama.
d. Mengurus dan mengatur Peradilan Agama serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum agama.
e. Mengatur, mengurus dan mengawasi penyelenggaraan Ibadah Haji.
f. Mengurus dan memperkembangkan IAIN, Perguruan Tinggi Agama Swasta dan Pesantren serta mengurus dan mengawasi pendidikan agama pada perguruan-perguruan tinggi agama Islam.

11. Peran Lembaga Pendidikan Islam
Lembaga Pendidikan Islam yang tertua di Indonesia adalah pesantren. Kehadiran pesantren ini hampir bersamaan dengan kehadiran Islam di Indonesia itu sendiri. Alasannya sangat sederhana, Islam sebagai agama dakwah disebarkan melalui proses transmisi ilmu dari ulama atau kyai kepada masyarakat (tarbiyah wat ta’lim atau ta’dib). Proses ini berlangsung di Indonesia melalui pesantren.
Dari awal keberadaannya pesantren telah menunjukkan perannya yang sangat besar dalam pembinaan bangsa. Islam sebagai pandangan hidup membawa konsep baru tentang Tuhan, kehidupan, waktu, dunia dan akhirat, bermasyarakat, keadilan, harta dan lain-lain. Dengan pandangan hidup tersebut, masyarakat lalu mengembangkan semangat pembebasan dan perlawanan terhadap penjajah. Pemberontakan petani di Banten tahun 1888 Perang masyarakat Aceh melawan Belanda tahun 1873 dan perang-perang lainnya di seluruh daerah di Indonesia hampir tidak terlepas dari peran pesantren dan santrinya.
Dizaman pergerakan pra-kemerdekaan tokoh-tokoh nasional seperti HOS Cokroaminoto, KH. Mas Mansur, KH Hasyim Asy’ari, KH. Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadikusumo, KH Kahar Muzakar dan lain-lain adalah alumni-alumni pesantren. Sesudah kemerdekaan pesantren juga telah melahirkan tokoh-tokoh kaliber nasional seperti Moh. Rasyidi (Menteri Agama Pertama), Moh. Natsir (Mantan Perdana Menteri), KH. Wahid Hasyim, KH. Idham Kholid (Mantan Wakil Perdana Menteri dan Ketua MPRS). Demikian juga tokoh-tokoh nasional saat ini seperti Amien Rais (mantan Ketua MPR), Abdurrahman Wahid (Mantan Presiden RI), Hidayat Nurwahid (Ketua MPR), Hasyim Muzadi (Ketua PB NU), Nurcholis Majid (Almarhum Rektor Paramadina) dan lain-lain adalah orang-orang yang tidak terlepas dari pesantren.
Keistimewaan atau ciri khas pesantren hingga bisa eksis sampai saat ini antara lain adalah 
a. Penguasaan bahasa asing terutama bahasa Arab.
b. Penguasaan kitab-kitab kuning yang merupakan sumber penting ilmu-ilmu keislaman.
c. Penanaman jiwa mandiri, sebab biasanya para santri tinggal di asrama. Mereka harus hidup mandiri tanpa dekat dengan orang tua.
d. Penanaman hidup disiplin, menghargai teman, hormat sama guru (kyai) dan sabar serta istiqomah dalam melaksanakan proses pembelajaran (tarbiyah, ta’dib dan ta’lim).

Biasanya pendidikan pesantren tidak dibatasi oleh waktu, sehingga seorang santri bisa sepuas-puasnya menimba ilmu sama kyai sampai ia diizinkan untuk meninggalkan pesantrennya, kemudian pindah ke pesantren lain untuk mencari ilmu yang lebih tinggi.
Sistim pengajaran selain sistim Klasikal, juga sistim Individual (sorogan), yaitu seorang santri bisa belajar ngaji atau membaca kitab dibimbing secara langsung oleh seorang guru atau kyai, sehingga bisa lebih komunikatif antara guru dengan santri.
Pada perkembangan berikutnya sebagian besar pesantren baik di Jawa maupun di luar Jawa, dilengkapi dengan lembaga pendidikan yang dikenal istilah Madrasah. Dari mulai Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD), Madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP), Madrasah Aliyah (setingkat SMA) dan selanjutnya para lulusannya bisa melanjutkan ke IAIN atau perguruan tinggi agama lainnya. Perbedaan Pesantren dengan Madrasah antara lain : di Pesantren khusus mempelajari ilmu-ilmu agama, tapi di Madrasah biasanya juga dipelajari ilmu-ilmu umum. Pesantren biasanya tidak menggunakan kurikulum yang resmi (formal), tapi di Madrasah sudah menggunakan kurikulum resmi dan baku, terutama kurikulum dari Departemen Agama.

12. Majlis Ulama Indonesia (MUI)
Majlis Ulama ini sebenarnya sudah berdiri sejak jaman pemerintahan Soekarno, tetapi baru di tingkat daerah. Di Jawa Barat misalnya majlis ini berdiri tanggal 12 Juli 1958. Pada tanggal 21 sampai 27 Juni 1975 diadakan Musyawarah Nasional I Majlis Ulama seluruh Indonesia di Jakarta yang dihadiri oleh wakil-wakil Majlis Ulama propinsi. Ketika itulah Majlis Ulama tingkat Nasional berdiri dengan nama Majlis Ulama Indonesia (MUI).
Fungsi MUI antara lain :
a. Memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai amar ma’ruf nahi munkar, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.
b. Mempererat ukhuwah Islamiyah dan memelihara serta meningkatkan suasana kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
c. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antara umat beragama.
d. Penghubung antara Ulama dan Umara (pemerintah) serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna menyukseskan pembangunan nasional.

Sejak berdiri sampai saat ini sudah banyak fatwa-fatwa MUI dikeluarkan antara lain menyangkut :
a. Hukum natal bersama bagi umat Islam
b. Aliran-aliran Islam sesat di Indonesia
c. Fatwa tentang bunga bank konvensional
d. Fatwa tentang bayi tabung dan inseminasi buatan
e. Fatwa tentang faham pluralisme dan sekularisme
f. Fatwa tentang perkawinan beda agama
g. Dan lain-lain

Ulama yang pernah menduduki jabatan ketua MUI antara lain :
a. Prof.Dr. Hamka (1975- 1981)
b. KH. Syukri Ghozali (1981- 1984)
c. KH. EZ. Muttaqien (1984- 1985)
d. KH. Hasan Basri (1985- 1995)
e. H. Amidhan

13. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
ICMI berdiri pada 7 Desember 1990 sebagai sebuah organisasi yang menampung para cendekiawan muslim yang mempunyai komitmen pada nilai-nilai keislaman, tanpa melihat aliran, warna politik dan kelompok. ICMI sebagai wadah tempat berdialog para intelektual guna memecahkan persoalan-persoalan bangsa. Organisasi ini pertama kali dipimpin oleh Prof. Dr.BJ. Habibie, kemudian Ahmad Tirto Sudiro dan Adi Sasono.

ICMI bergerak berlandaskan tiga hal :
a. Iman sebagai landasan moral untuk memicu prestasi taqwa
b. Pancasila dan UUD 45 sebagai azas filosofis dan konstitusional kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
c. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat dan sarana bagi peningkatan mutu kehidupan.
Sasaran jangka panjang adalah peningkatan kualitas ilmu, kualitas hidup, kualitas kerja, kualitas berkarya dan kualitas berfikir bangsa Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya.
Organisasi ini berkembang cukup cepat. Terbukti saat Silaknas I ( 5-7 Desember 1991) jumlah anggotanya sekitar 15000 orang. Pada Nopember 1993 ICMI sudah mempunyai 32 Orwil (Organisasi Wilayah), yakni 28 di dalam negeri dan 4 di luar negeri ( Eropa, Timur Tengah, Amerika Serikat dan Pasifik). ICMI sudah memiliki 309 Orsat (Organisasi Satuan), yakni 277 di dalam negeri dan 32 di luar negeri.